Menang Gugatan, PDIP Menilai Berat Bagi Jokowi Lantik Budi

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangi gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai tak mudah bagi Presiden Joko Widodo untuk segera melantiknya menjadi Kapolri. Saat ini masih banyak desakan dari publik untuk tidak melantik Budi.

Menurut juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari, usai keputusan sidang praperadilan itu, secara otomatis seharusnya Presiden segara melantik Budi Gunawan. Pasalnya sebelum melewati proses hukum ini, Budi sudah disetujui oleh DPR sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden.

Pilihan Redaksi Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tak Sah Kemenangan Budi Gunawan Tanda Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi Belum Putuskan Langkah, Pimpinan KPK Tunggu Biro Hukum

Namun, kata Eva, harus diakui masyarakat masih ada yang belum menerima jika Budi Gunawan dijadikan Kapolri. "Tinggal Pak Jokowi sekarang mau bertindak normatif atau bertindak non-normatif," kata Eva kepada CNN Indonesia, Senin (16/2).

Sebagai partai yang membela Budi sejak awal, PDIP menyambut gembira keputusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Pengadilan merupakan pengambil keputusan tertinggi sehingga harus bisa diterima semua pihak.

"Apapun keputusan pengadilan ini harus diterima walau terlihat apa yang dibaca publik keputusan ini menguntungkan PDIP," ujar Eva. Selain itu, Ia berharap proses hukum yang menyangkut Budi Gunawan cukup sampai pada keputusan sidang praperadilan ini.

namun jika memang ada langkah hukum lain, Eva berharap masyarakat tidak terus terbelah. "Sudah dua bulan kasus ini, masih banyak agenda berbangsa dan bernegara yang harus dilakukan," ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan PDIP mendesak Presiden untuk segera melantik Budi, Eva mengatakan, apapun keputusan Presiden, PDIP akan tetap mendukungnya. Meski keputusan yang diambil Presiden dirasa pahit oleh PDIP. (sur/sip)