PDIP: Jokowi Harusnya Sudah Tahu Bagaimana Setelah Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tahu apa yang semestinya dilakukan menyusul keluarnya putusan sidang praperadilan yang di antaranya menyatakan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi tidak sah.

Pilihan Redaksi Belum Putuskan Langkah, Pimpinan KPK Tunggu Biro Hukum Kuasa Hukum KPK Temui Pimpinan Siapkan Langkah Selanjutnya Kuasa Hukum Budi Gunawan: KPK Harus Segera Eksekusi Putusan! Menangkan Budi Gunawan, Hakim Sarpin Dinilai Sesat Lima Poin yang Menangkan Praperadilan Budi Gunawan Kemenangan Budi Gunawan Tanda Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tak Sah

“Tidak perlu didorong-dorong (Presiden Jokowi), dia seharusnya sudah tahu yang akan dilakukan. Bisa membedakan mana yang proses prosedural atau terkait etika,” kata Effendi saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2).

Salah satu ketua DPP PDIP ini menegaskan DPR tidak berkaitan langsung dengan keputusan praperadilan ini karena pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri sudah disetujui dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

“Pengesahannya sudah selesai di paripurna. Tidak mudah untuk memparipurnakan di DPR,” ujar anggota Komisi I DPR ini mengingatkan. “Pelantikan Budi Gunawan lebih kepada seremonial.”

Effendi menyatakan putusan praperadilan Budi Gunawan harus dipatuhi dan ikuti. “Sebagai negara yang berlandaskan hukum, semua sudah sesuai prosedur. Ini proses yang sudah diuji melalui praperadilan,” ucap dia.

Menurut Effendi putusan praperadilan pengadilan tersebut menjadi pelajaran bahwa tidak bisa mendalilkan sesuatu pun di atas hukum. “Tidak ada satu pihak pun di negara ini yang bisa meng-abuse hukum melalui power,” kata Effendi. “Hari ini sesuatu uraian hakim atas dasar hukum diterima sebagian oleh hakim,” lanjutnya.

Effendi menambahkan, putusan tersebut tidak perlu dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi karena tidak otomatis semua gugatan peradilan bakal dikabulkan. “Case by case, tidak kemudian berlaku seperti ini terus,” ujar dia.

(obs)