Menteri Kehutanan: Pemerintah Daerah Gagal Kelola Sampah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan belum ada pemerintah daerah yang berhasil mengelola sampah secara profesional. Padahal, ujar Siti, dalam lima tahun masa pemerintahan tidak boleh ada lagi limbah berbahaya.

"Fakta di lapangan, belum ada pemda yang berhasil dan canggih mengelola sampah. Meski, Surabaya pernah berhasil pada tahun 2001," kata Siti saat konferensi pers di Gedung Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut Siti, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab setiap pemerintah daerah. Kegagalan pengelolaan sampah disinyalir karena ada masalah regulasi. 

"Meski begitu, kami telah menemukan pemda yang punya insiatif baik untuk pengelolaan sampah, seperti Malang, Makassar, Lamongan, dan Palembang," kata Siti.

Siti juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk turut mengelola sampah. Contohnya dengan menerapkan konsep bank sampah yang sudah mulai ada di berbagai wilayah di Indonesia.

"Bank sampah sangat menolong dalam kelompok kecil. Namun apakah signifikan untuk kebersihan seluruh kota? Ini yang terus kami dorong," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penelitian ilmuwan yang dirilis di jurnal Science pada Kamis (12/2) dan dikutip Reuters, ada sekitar lima kantung belanja penuh plastik di setiap 30 cm dari garis pantai setiap negara di dunia.

Berdasarkan data tahun 2010, 192 negara pesisir di dunia menghasilkan 275 juta ton sampah plastik. Delapan juta ton-nya 'disumbangkan' ke lautan. Berdasarkan meningkatnya kadar limbah, diperkirakan akan ada lebih dari sembilan juta ton polusi plastik di lautan sampai akhir 2015.

Negara berpenduduk terpadat, Tiongkok merupakan penghasil polusi plastik tertinggi di dunia. Setiap tahunnya, diperkirakan Negeri Tirai Bambu itu menghasilkan 2,4 juta ton polusi plastik. Di posisi kedua, ada Indonesia.

DKI Gunakan Teknologi Inseminator

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menggunakan teknologi inseminator atau mesin pembakar sampah tanpa polusi untuk mengatasi volume sampah yang meningkat di ibu kota.

"Kita tidak bisa lagi main angkut-angkut begitu. Harus diselesaikan di tempat," ujar pria yang akrab disapa Ahok, di kantor Balai Kota, Rabu (18/2).

Penggunaan teknologi inseminator ini, kata Ahok, akan dimulai pada tahun ini oleh Dinas Kebersihan Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) di beberapa lokasi, seperti di ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter, ITF Marunda dan ITF Kembangan.

"(Dinas Kebersihan sudah) ajukan multiyears," ujar Ahok.

Ahok mengaku pengerjaan angkut sampah di Jakarta saat ini lebih banyak ditangani oleh tingkat Rukun Warga, terutama di perumahan elit. Sementara faktanya, pekerjaan tersebut dilakukan oleh mobil kebersihan DKI. "Uangnya tidak masuk ke Pemprov DKI, malah ke RW," ujar Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI pun saat ini sedang merancang bentuk iuran langsung yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat agar upaya penanganan sampah dapat lebih optimal.

"Kan sudah ada Perda-nya. Jadi bayar langsung ke kami. Ini sedang kami siapkan, jadi seperti bayar auto debet atau bayar setahun berapa," ujar Ahok.