Jakarta, CNN Indonesia -- Sistem pengadministrasian yang dikelola Istana menuai kritik. Pasalnya pihak Istana hanya melampirkan dua lembar kertas ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk surat keputusan Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI) yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai surat tersebut sebagai sesuatu yang konyol. Sebab surat hanya berisi keterangan beberapa paragraf dan sisanya berupa lampiran data pribadi dari Badrodin Haiti.
"Jadi setelah terombang-ambing dalam ketidakpastian, akhirnya terjawab sudah bahwa yang sikap yang keluar dari seorang presiden bukanlah sosok burung rajawali, tapi masih burung kampret," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menilai surat keputusan itu asal-asalan. Isinya hanya menjelaskan bahwa pencalonan Budi Gunawan dibatalkan lantaran sang jenderal telah menjadi tersangka dan menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Pencalonan Komjen Pol. Badrodin Haiti diajukan karena dia merupakan pilihan terbaik, tanpa penjelasan rinci. "Jadi ini isi suratnya lucu. Sistem administrasi Istana mengecewakan," kata Bambang.
Namun kritikan Bambang itu mendaat cibiran dari peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yunto. Pasalnya, surat ini tidak lebih janggal dari surat yang diterbitkan Jokowi saat memberhentikan Jenderal Pol. Sutarman. "Itu suratnya satu lembar, jadi mana yang lebih janggal," kata Emerson.