Rizal Ramli: Ruki Jujur Tapi Enggak Punya Nyali

Gito Yudha Pratomo | CNN Indonesia
Minggu, 22 Feb 2015 11:17 WIB
"Saya baru bisa angkat topi jika Ruki mengungkap kasus BLBI, Hambalang, dan lain lain," ujar Rizal Ramli.
Bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12). Rizal diperiksa KPK sebagai saksi untuk lanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Rizal Ramli memberikan penilaian atas dipilihnya Taufiequrachman Ruki sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, Ruki belum memiliki nyali untuk mengungkap kasus korupsi yang cukup besar.

"Ruki orangnya jujur, baik tapi enggak punya nyali," kata Rizal di sela acara Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/2).

Selain itu ia juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memikirkan lebih lanjut mengenai orang yang ditunjuk sebagai pimpinan KPK yang baru. Menurut ekonom senior ini, masih banyak tokoh yang jujur dan berani untuk mengungkap kasus korupsi besar di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta Pak Jokowi memikirkan pilihan pimpinan KPK yang baru. Banyak tokoh yang jujur dan berani," ujar bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

"Saya baru bisa angkat topi jika Ruki mengungkap kasus BLBI, Hambalang, dan lain lain," lanjut Rizal yang juga menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Rizal juga menilai bahwa solusi yang diberikan Presiden Jokowi saat ini hanya "kanan kiri oke". Artinya, hanya mengambil jalan tengah. Sedangkan yang solusi yang benar-benar diperlukan adalah memperkuat KPK.

"Pimpinan yang dilantik saat ini bukan yang bisa memperkuat KPK," ucap Rizal.

Taufiequrrachman Ruki dipilih setelah dua pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.  Penunjukan plt ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER