Masalah Koordinasi Jadi Penyebab Penundaan Eksekusi Mati

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan eksekusi terpidana mati tidak dapat segera dilakukan karena terhambat persoalan fasilitas dan koordinasi di antara institusi penegak hukum. Pernyataan ini dilontarkan Prasetyo untuk menyanggah adanya campur tangan pemerintah Australia dalam pelaksanaan hukuman mati ini.

"Kan kami pertimbangkan bagaimana koordinasinya, sudah selesai belum. Kesiapan tempatnya sudah selesai belum. Fasilitas Nusakambangan sudah selesai belum. Semuanya harus kami persiapkan dengan baik," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi Jaksa Agung: Eksekusi Terpidana Mati Jalan Terus Sindir Australia, Warga Gelar Aksi Kembalikan Bantuan Tsunami Keluarga Korban Narkoba Minta Jokowi Batalkan Eksekusi Mati Eksekusi Mati Tak Kalah Penting dari Bantuan Tsunami Jokowi Bantah Penundaan Eksekusi karena Komplain Australia

Prasetyo menegaskan, kecaman yang diberikan pemerintah Australia belakangan ini tidak berkaitan dengan penetapan tanggal pelaksanaan eksekusi. "Kalaupun ada yang menekan, kami jalan terus. Tidak masalah itu," ucapnya.

Ia pun menuturkan, para terpidana mati yang akan dieksekusi tidak seluruhnya berada di Lapas Nusakambangan. Beberapa dari mereka saat ini mendekam di lapas yang berada di Yogyakarta dan Madiun.

Saat dikonfirmasi waktu pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana kasus narkoba tersebut, bekas politisi Partai NasDem ini belum bisa memberikan kepastian. "Ya kita lihat nanti. Kalau Maret ini selesai, akan kami laksanakan," katanya.

Pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi sebelumnya menyatakan rencana eksekusi mati dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran terkait penyelundupkan narkotika merupakan murni upaya penegakkan hukum dan tak terkait dengan urusan lain dari negara yang bersangkutan.
  (obs)