Jokowi: Tata Krama Hubungan Diplomatik Brasil Tak Lazim

Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 23 Feb 2015 16:37 WIB
Jokowi mengaku tidak tahu apakah langkah yang ia ambil ini akan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Brasil ke depannya.
Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak (kanan) berjabat tangan seusai memberikan keterangan pers di Bangunan Perdana Putra, Putrajaya, Jumat (6/2). Presiden Jokowi berkunjung ke Malaysia untuk pertama kali sejak dilantik menjadi presiden Oktober tahun lalu. ANTARA FOTO/Udden Abdul
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto. Ia menilai negara itu tidak memiliki tata krama hubungan diplomatik yang lazim.

"Ya kalau menurut saya itu tata krama hubungan yang tidak lazim, seperti itu," ujar Jokowi setibanya di Pangkalan Udara Militer TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (23/2).

Atas dasar pandangan itulah, ujar Jokowi, ia memutuskan untuk menarik Toto dari negara yang terletak di sebelah selatan Benua Amerika itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya memang Jumat (20/2) malam perintah saya untuk ditarik kembali," kata dia.

Jokowi mengaku tidak tahu apakah langkah yang ia ambil ini akan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Brasil ke depannya. "Belum tahu. Yang jelas kita tegas, tarik," ujar Jokowi menekankan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Brasil mengumumkan penundaan penyerahan credentials (surat kepercayaan kepada Duta Besar) Indonesia.

Penundaan ini merupakan salah satu cara Brasil memprotes pemerintahan Indonesia yang tetap menghukum mati warga negaranya dan akan dieksekusi dalam waktu dekat, Rodrigo Gularie. Ia terbukti mengedarkan narkotika.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri resmi memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, tepatnya pada pukul 22.00 WIB.

"Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes RI berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia," tulis Kementrian Luar Negeri Indonesia dalam rilisnya kepada media, Jumat (20/2). (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER