Menurut Hasanuddin, saat ini dalam badan milik pemerintah tersebut dalam menganalisa ancaman masih menggunakan paradigma lama yaitu ekstrimis-ekstrimis kanan kiri dan tengah seperti zaman Orde Baru.
"Sekarang seperti Orde Baru, ekstrimis kanan, kiri dan tengah," kata Hasanuddin. Menurutnya, dengan pola seperti itu, aksi mahasiswa masih dianggap sebagai tindakan ekstrimis yang menentang pemerintah dan perlu ditindak. Hal seperti itu, ujarnya, perlu diubah oleh Kepala BIN yang baru nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poin pertama adalah orang tersebut harus memiliki kompetensi di bidang intelijen. Hal tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan lembaga-lembaga lain. Poin kedua adalah loyalitas, artinya pucuk pimpinan BIN harus loyal pada negara dan tidak boleh membelot. Poin terakhir adalah Kepala BIN harus memiliki sifat reformis dalam dirinya.
"Selain itu Kepala BIN harus bisa menjalankan Undang-Undang Intelijen dengan baik, harus bisa diterapkan," ujarnya. Namun, diapun menyerahkan semua keputusan mengenai Kepala BIN pada Presiden Jokowi, apakah akan mempertahankan yang sekarang atau menggantinya dengan yang baru.
"Saya sendiri siap jika diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN yang baru," katanya.
Sebelumnya lembaga Imparsial menawarkan empat nama calon Kepala BIN untuk menggantikan posisi Marciano Norman. Keempat nama tersebut adalah Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, politisi PDIP Tubagus Hasanuddin, politisi Andreas Parera dan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti. (utd/sip)