Kejagung Periksa Mandra sebagai Saksi Dugaan Korupsi TVRI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelawak Mandra Naih hari ini, Rabu (25/2), diperiksa penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi program siap siar TVRI.

Menurut pengacara Mandra, Sonie Sudarsono, Mandra diperiksa untuk dua tersangka yaitu Direktur PT Media Art Image Iwan Chermawan dan Yulkasmir selaku pejabat pembuat komitmen yang juga pejabat teras di TVRI.

"Ini sedang diperiksa," kata Sonie saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu.

Pilihan Redaksi Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Baru Korupsi TVRI Audit BPK: Pengadaan Paket Siap Siar TVRI Tak Sesuai Aturan Kejagung Kantongi Terduga Otak Korupsi TVRI yang Jerat Mandra Tersangka Korupsi, Jaksa Cegah Mandra Ke Luar Negeri

Sonie saat ini sedang mendampingi Mandra menjalani pemeriksaan. Sonie tidak tahu hal apa saja yang ditanyakan penyidik kepada kliennya. Namun dia memastikan Mandra bakal kooperatif membeberkan fakta yang diketahui.

Iwan dan Yulkasmir juga menjalani pemeriksaan di Kejagung sebagai tersangka. Pemeriksaan diadakan secara terpisah.

Kejaksaan Agung menetapkan Mandra sebagai tersangka kasus ini pada 10 Februari lalu. Dia beserta Iwan dan Yulkasmir diduga telah merugikan negara sampai dengan Rp 3,6 miliar.

Penetapan tersangka berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015 dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001.

Kasus berawal saat TVRI melakukan pembelian terhadap 15 paket program siap siar menggunakan dana yang diperoleh dari APBN 2012. Paket-paket tersebut dipasok delapan perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan milik komedian Mandra, PT Viandra Production.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, 15 kontrak paket program siap siar dilakukan jelang akhir tahun anggaran yaitu November 2012. Hal itu menyebabkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangaan akan melewati tahun anggaran.

Pembayaran telah dilakukan tahun 2012, meskipun masa tayang program berakhir sampai 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan paket senila Rp 47,8 miliar tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (rdk)