JK Anggap Sulit Bagi DPRD Gulingkan Ahok
Noor Aspasia | CNN Indonesia
Sabtu, 28 Feb 2015 16:55 WIB
Makassar, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi positif konflik antara Ahok dan DPRD meskipun sulit menjatuhkan Ahok, karena harus melalui pengadilan mengingat kasus antara keduanya terkait dengan tingginya harga dan dana siluman.
"Ya itu semua harus dibuktikan, ini masalahnya bukan politik tapi menjaga uang negara dan masyarakat. Kalau benar tidak bisa dijatuhkan, kalau salah ya itu harus lewat pengadilan harus dibuktikan," kata K di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jum'at (28/2).
JK menilai bahwa kasus Ahok dan DPRD bisa menjadi contoh bagi DPRD lainnya sehingga fungsi check and balances nisa berjalan dengan baik.
"Gubernur melawan DPRD karena masalah APBD yang dianggapnya itu ada dana siluman, jadi check and balances nya bagus," kata
Senada dengan JK, Ketua APPSI Syahrul Limpo menilai fenomena Ahok dan DPRD,
menjadi tanda dinamika politik daerah. Namun kemudian, ketegangan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif di daerah jangan membawa masalah pribadi.
"Yang terpenting tarik menarik ini bukan karena masalah pribadi, tapi semua harus untuk rakyat," kata Limpo.
Sebelumnya, Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.
Rincian dana siluman tersebut antara lain, pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar; alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar; perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar; suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar; dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.
Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, Jumat (25/2). (pit)
"Ya itu semua harus dibuktikan, ini masalahnya bukan politik tapi menjaga uang negara dan masyarakat. Kalau benar tidak bisa dijatuhkan, kalau salah ya itu harus lewat pengadilan harus dibuktikan," kata K di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jum'at (28/2).
JK menilai bahwa kasus Ahok dan DPRD bisa menjadi contoh bagi DPRD lainnya sehingga fungsi check and balances nisa berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan JK, Ketua APPSI Syahrul Limpo menilai fenomena Ahok dan DPRD,
menjadi tanda dinamika politik daerah. Namun kemudian, ketegangan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif di daerah jangan membawa masalah pribadi.
Sebelumnya, Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.
Rincian dana siluman tersebut antara lain, pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar; alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar; perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar; suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar; dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.
Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, Jumat (25/2). (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK