Pokir-Pokir DPRD DKI Tercium Oleh Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Terkait dana siluman yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, meski tidak secara tegas Jokowi menyatakan menemukannya tatkala masih menjabat di gubernur DKI Jakarta. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk memeriksa pokok pikiran (pokir) DPRD.

"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir tidak? Saya juga dengar tapi belum sampai ke dalam karena kami saat itu kelibas kerja terus," tutur Jokowi usai melakukan kunjungan di Pasar Burung Pramuka, Jakarta, Sabtu (28/2).

Pokir, sebelum ini juga pernah disebut Ahok. Akhir tahun lalu, Ahok menyatakan kerap muncul pokir yang menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pokir sendiri sering disebut sebagai kode untuk memainkan APBD dengan maksud DPRD menjejalkan 'pokok pikirannya' dalam APBD.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berkata, pokir kerap digunakan anggota dewan untuk 'memainkan' anggaran daerah. Ia pun, saat itu, berjanji tidak akan membiarkan munculnya pokir-pokir dalam APBD 2015.

Pilihan Redaksi Akhir Pekan Jokowi, dari Burung Perkutut Hingga Batu Akik Jokowi: Ahok dan DPRD Hanya Masalah Komunikasi Dana Siluman, Titipan DPRD yang Sulit Dibongkar Rp 30 M Buku 'Trilogi Ahok', Ahok: Gue Mampu Bikin Sendiri

Pada prinsipnya, pokir merupakan istilah untuk menyebut kewajiban anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian wajib ditindaklajuti anggota dewan dengan memberikan saran kepada kepala daerah saat merancang APBD.

Menanggapi menghangatnya suasana Ahok-DPRD, Jokowi melihat 'dana siluman' dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015 dengan sederhana. Ia meminta publik menjawab, lebih penting memperbaiki sekolah rusak atau membeli Uninterruptible Power Supply.

"Mana yang lebih prioritas, masalah sekolah rusak atau UPS? Penting mana," kata Jokowi di saat blusukan ke Pasar Pramuka, Jakarta, Sabtu (28/2).

Mantan orang nomor satu di ibukota ini menuturkan, konteks cekcok antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta sebenarnya urusan prioritas.

Meski tidak berkata anggota dewan tak seharusnya menganggarkan dana senilai Rp 12,1 triliun untuk membeli UPS, Jokowi menyatakan, di Jakarta masih banyak sekolah rusak yang perlu direhabilitasi dan direnovasi.

Untuk mengetahui akar persoalan ini, Jokowi meminta masyarakat mengkonfirmasi pengadaan UPS kepada pengurus sekolah-sekolah di Jakarta serta Dinas Pendidikan.

"Apakah itu diusulkan oleh sekolah atau tidak? Ditanyakan. Nanti akan kelihatan. Tanyakan ke dinas juga, mereka mengusulkan tidak," ucapnya. Jika ternyata dua pihak tadi tak merencanakan pembelian UPS, lanjut Jokowi, maka masalah ini akan terang-benderang dengan sendirinya.

(pit/pit)