PKB Cabut Dukungan Hak Angket untuk Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta membatalkan rencana konferensi pers, Selasa (3/3) ini terkait rencana pencabutan hak angket yang diajukan partai tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Pembatalan konferensi pers dilakukan karena DPW PKB DKI Jakarta saat ini tengah melaksanakan rapat dengan Dewan Pimpinan Pusat PKB untuk berkoordinasi dalam pencabutan hak angket tersebut.

"Rapat untuk menentukan apakah konferensi pers besok dilakukan bersama dengan DPP atau hanya oleh DPW saja," kata Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Muslim Ocin di Kantor DPW PKB DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Parpol Cabut Hak Angket, Pengamat: Berarti Ahok Benar Ahok Tanggapi Santai Ancaman Pelaporan Dirinya ke KPK Ahok: Dana Siluman Cukup untuk Bangun 60 Ribu Rusun Lulung Jadi Ganjalan PPP untuk Ubah Sikap Hak Angket

Awalnya Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta turut menyepakati usulan hak angket untuk menyelidiki kasus penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DKI Jakarta oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (26/2) lalu. Namun, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat itu dikabarkan akan mencabut usul penggunaan hak angket untuk Ahok, sapaan akrab Basuki.

Sebelum PKB, dua partai menyatakan akan mencabut dukungan pada hak angket yang digulirkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Dua partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. DPP NasDem telah meminta anggota fraksi NasDem di DPRD untuk mencabut dukungan pada hak angket. DPP PPP juga telah menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta untuk mencabut suara dalam pengusulan hak angket terhadap Ahok.

"Semalam DPP PPP rapat bersama DPW PPP DKI Jakarta, kami perintahkan agar DPW menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI menarik dukungan hak angket,” ujar Ketua DPP PPP Arsul Sani ketika dihubungi CNN Indonesia.

Sementara DPP NasDem telah mengeluarkan instruksinya terhadap pengurus daerah NasDem di DKI Jakarta terlebih dahulu pada Senin (2/3) lalu. Walaupun sudah ada instruksi, namun Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta tetap bersikeras mempertahankan sikap untuk mengajukan hak angket kepada Ahok karena kasus APBD DKI Jakarta 2015.

"Saya selaku anggota Dewan yang kebetulan dari Partai NasDem. Saya dipilih rakyat. Jadi kepentingan masyarakat melekat pada saya. Saya kecewa ketika APBD tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Penasehat Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin . (sur)