Ahok Minta Maaf, DPRD DKI: Itu Cari Muka Saja
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Selasa, 03 Mar 2015 14:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menanggapi dingin permintaan maaf yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada warga Jakarta atas kisruh APBD 2015.
"Ah itu cari muka. Yang bikin kisruh dia (Ahok) kok," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (3/3).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, jika memang Ahok beretika semestinya tidak membiarkan kisruh ini bergulir sejak dulu. Seharusnya begitu mengetahui ada perbedaan di draf APBD 2015, Ahok mengundang pihak dewan untuk membahas temuan-temuan yang ada bukan malah membiarkan bergulir liar di masyarakat.
Taufik juga menyindir tindakan Ahok melaporkan dugaan korupsi dana APBD DKI Jakarta tahun sebelumnya, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mempertanyakan langkah Ahok yang baru melaporkan dugaan tersebut tahun ini.
"APBD 2015, kan, belum disetujui, terus dia (Ahok) narik ke tahun sebelumnya. 2014, kan, sudah lama. Gubernurnya siapa? Itu dia reaktif. Dia bereaksi atas hak angket. Tidak tulus juga," kata Taufik.
Perseteruan antara DPRD dengan Ahok memanas setelah Ahok mengirimkan draf APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri pada 4 Februari lalu. Saat pengiriman itu, DPRD kembali mengajukan berkas tambahan di mana terdapat tambahan uang Rp 12,1 triliun. Padahal, APBD sudah disepakati dan dimasukkan ke dalam e-budgeting.
Pihak DPRD menilai Ahok telah menyalahi aturan dengan memberikan draf APBD yang 'tidak sesuai kesepakatan bersama' ke Kemendagri. Sementara, menurut Ahok, sistem e-budgeting membuat pemprov DKI tidak perlu mendapatkan persetujuan dewan. Hal itu termasuk mekanisme surat menyurat dengan pimpinan dewan.
Sikap Ahok tersebut berbuah permusuhan dari DPRD. Partai politik sepakat menggunakan hak angket mereka kepada Ahok. Namun, setelah Ahok melaporkan adanya dugaan dana korupsi APBD DKI, satu persatu parpol mulai mengendurkan perlawanan dan akhirnya menarik dukungan hak angket, seperti NasDem, PPP dan PKB.
Adanya kisruh antara lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi DKI Jakarta tersebut mendorong Ahok untuk akhirnya meminta maaf kepada publik mengenai 'tontonan politik' tersebut. (utd)
"Ah itu cari muka. Yang bikin kisruh dia (Ahok) kok," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (3/3).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, jika memang Ahok beretika semestinya tidak membiarkan kisruh ini bergulir sejak dulu. Seharusnya begitu mengetahui ada perbedaan di draf APBD 2015, Ahok mengundang pihak dewan untuk membahas temuan-temuan yang ada bukan malah membiarkan bergulir liar di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBD 2015, kan, belum disetujui, terus dia (Ahok) narik ke tahun sebelumnya. 2014, kan, sudah lama. Gubernurnya siapa? Itu dia reaktif. Dia bereaksi atas hak angket. Tidak tulus juga," kata Taufik.
Pihak DPRD menilai Ahok telah menyalahi aturan dengan memberikan draf APBD yang 'tidak sesuai kesepakatan bersama' ke Kemendagri. Sementara, menurut Ahok, sistem e-budgeting membuat pemprov DKI tidak perlu mendapatkan persetujuan dewan. Hal itu termasuk mekanisme surat menyurat dengan pimpinan dewan.
Sikap Ahok tersebut berbuah permusuhan dari DPRD. Partai politik sepakat menggunakan hak angket mereka kepada Ahok. Namun, setelah Ahok melaporkan adanya dugaan dana korupsi APBD DKI, satu persatu parpol mulai mengendurkan perlawanan dan akhirnya menarik dukungan hak angket, seperti NasDem, PPP dan PKB.
Adanya kisruh antara lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi DKI Jakarta tersebut mendorong Ahok untuk akhirnya meminta maaf kepada publik mengenai 'tontonan politik' tersebut. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK