Putusan MPG Buka Peluang Golkar-Demokrat Bikin Poros Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang diklaim Agung Laksono sebagai kemenangan kubunya akan memberikan dampak luas bagi lanskap politik Indonesia. Apalagi jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kemenangan kubu Agung tersebut.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS)Phillip Vermonte menilai, salah satu dampak dari putusan itu adalah terbukanya peluang bagi Golkar dan Demokrat untuk membangun poros baru. "Peluang itu ada," katanya saat dihubungi CNN Indonesia.

Pilihan Redaksi Muladi Tegaskan Tak Ada Kubu yang Menang, Yusril Keberatan Mentok di Mahkamah Partai, Ical Yakin Menang di Pengadilan Rencana Keluar KMP, PDI Perjuangan Siap Sambut Golkar

Ada beberapa kesamaan, tuturnya, antara Golkar dan Demokrat. Kedua partai itu mempunyai ideologi yang serupa, yakni nasionalis-religius. Jika kedua partai ini membentuk poros baru, Phillip meyakini pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan lebih stabil. Komunikasi pemerintah dengan Golkar dan Demokrat akan berjalan baik karena faktor JK. Golkar dan Demokrat dengan pengalamannya berpuluh tahun di pemerintahan akan memberikan peran besar memberikan masukan pada pemerintah.

"Jadi semacam simbosis mutualisme. Golkar dan Demokrat akan lebih baik di pemerintahan, sementara pemerintah membutuhkan pengalaman mereka," katanya.

Hanya saja, ada syarat jika poros baru itu bisa terbentuk. Syarat ini penting karena dalam politik saat ini, koalisi sebenarnya bersifat tidak permanen, tetapi cair berdasarkan isu.

"Isu ini pun akan kita lihat, apakah Golkar dan Demokrat, terutama elit-elitnya punya kepentingan yang sama atas isu tersebut. Atau, apakah isu tertentu sama-sama mengganggu elit Golkar atau Demokrat. Kalau itu terpenuhi, poros baru Golkar-Demokrat bisa terbentuk," tuturnya.

Sebelumnya,  indikasi bahwa Golkar bakal jadi partai penyeimbang disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso. Dia mengatakan akan ada perubahan arah koalisi senyampang kemenangan kubunya di Mahkamah Partai Golkar. Hal yang pertama, menurutnya, adalah menjalankan hasil musyawarah nasional yang merekomendasikan partai beringin itu keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Sesuai hasil Munas Jakarta, dalam beberapa waktu ke depan kami akan segera menjalankannya yaitu keluar dari Koalisi Merah Putih," ujar Priyo saat ditemui setelah sidang, Selasa (3/3). Namun Priyo menegaskan keluarnya Golkar dari KMP bukan berarti mereka akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Ke depannya, Golkar tak akan masuk ke koalisi manapun tapi jelas akan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sedangkan Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan partai penyeimbang,  bukanlah hal yang sulit bagi Demokrat. Pengalaman Demokrat di pemerintahan selama 10 tahun membuat paham bagaimana bersikap terhadap pemerintah.

(hel)