Tim 9 Diminta Yakinkan Presiden Hentikan Pelemahan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Konsultatif Independen — biasa dikenal dengan sebutan Tim 9 — menerima mandat secara informal dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk meyakinkan Presiden agar menghentikan proses pelemahan penanganan korupsi yang dipandang tengah terjadi saat ini di Indonesia.

Selain itu, Tim 9 juga diminta untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang belum kunjung berakhir.

Dalam keterangannya saat konferensi pers Rabu (4/3), anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan telah menerima mandat dan permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang menemui anggota Tim 9.

"Kami terharu dengan aspirasi teman-teman dan kami merasa terpanggil untuk meneruskan tugas Tim 9 meskipun tanpa keputusan resmi dari negara. Kami mendapatkan legitimasi untuk turut menyumbangkan pikiran dalam menghentikan pelemahan pemberantasan korupsi," ujar Jimly di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Rabu (4/3).

Pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Tim 9 berlangsung sejak pukul 17.30 WIB hingga 19.00 WIB. Koalisi gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut terhitung memberikan enam poin masukan kepada Tim 9 yang diwakili oleh Jimly, Erry Ryana, Tumpak Hatorangan, Bambang Widodo Umar, dan Hikmahanto Juwana dalam pertemuan tersebut.

Koalisi LSM tersebut meminta Tim 9 untuk mendorong KPK agar mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan sidang praperadilan yang mengabulkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap lembaga antirasuah itu. Kemudian, mereka juga mendesak agar Tim 9 meminta KPK menarik kembali pelimpahan kasus yang melibatkan Budi Gunawan dari Kejaksaan Agung untuk kembali diproses KPK.

Pilihan Redaksi Jimly Kecewa KPK Terlalu Cepat Limpahkan BG ke Kejaksaan Datangi Bareskrim, Bambang Malah Tidak Diperiksa Jaksa Agung Buka Kemungkinan SP3 Budi Gunawan Tersangka Z Diduga sebagai Penebar Uang dalam Kasus Bambang

Tim 9 juga diharap dapat mendesak pimpinan sementara KPK Taufiequrachman Ruki dan Indrayanto Seno Adji untuk bersedia mundur dari jabatannya sebagai pelaksana tugas pimpinan lembaga hukum tersebut.

"Tim 9 juga bisa memberikan rekomendasi agar Presiden mencabut dasar hukum pengangkatan Ruki dan Indrayanto sebagai plt KPK," ujar Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia dalam konferensi pers Rabu (4/3) malam tadi.

Reformasi kepolisian

Tugas selanjutnya, Tim 9 diminta untuk aktif mendesak pelaksanaan reformasi di institusi kepolisian Indonesia. Mereka juga diharap mampu mendesak Presiden atau Wakil Kapolri untuk mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri karena dianggap menjadi sumber permasalahan antara KPK dan Polri sejak beberapa bulan ini.

Terakhir, penghentian proses penyidikan kasus hukum yang melibatkan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad juga menjadi rekomendasi yang diminta koalisi untuk diberikan Tim 9 kepada Presiden.

"Kami meminta penghentian proses hukum terhadap BW dan AS karena saat ini kami mendengar informasi ada 16 hingga 18 tuduhan yang dialamatkan kepada AS, BW, dan kelompok masyarakat. Bukan tidak mungkin koalisi ini akan terkena tuduhan ke depannya," ujar Ray.

Pendiri Setara Institute, Romo Antonius Benny Susetyo, berharap setelah pemberian mandat maka Tim 9 dapat turut bergerak bersama masyarakat untuk menyelamatkan KPK yang dianggap tengah dilemahkan posisinya saat ini.

"Tim 9 harus mau turun bersama masyarakat untuk mempertahankan KPK. Situasi publik saat ini bisa kehilangan harapan ketika KPK yang dulu ditakuti kemudian dilumpuhkan. Hari ini kita beri mandat kepada Tim 9 untuk menyampaikan aspirasi publik kepada presiden," ujar Romo Benny dalam kesempatan yang sama.

Menjawab permintaan Romo Benny dan anggota Koalisi lain, Jimly menegaskan bahwa ia dan anggota Tim 9 lain akan bergerak untuk menyelamatkan keadilan tanpa memihak satu institusi pun di negara ini.

"Kami akan memihak pada keadilan, kebenaran, dan usaha untuk memperbaiki kinerja negara. Kita harus save KPK, save Polri, dan save negara dan bangsa Indonesia," ujar Jimly. (den)