"Ahok harus membuktikan tuduhannya karena yang dihadapi menyangkut dana besar. Iya, saya mendukung Ahok secara moril. Jangan sampai ia menyerah begitu saja," kata Basuri saat dihubungi wartawan, Jumat (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan rancangan APBD DKI Jakarta 2015 oleh Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri awal tahun ini. Saat menyerahkan RAPBD dengan sistem e-budgeting tersebut, Ahok dituding memalsukan dan tidak menyerahkan rancangan seperti apa yang telah dibahas oleh DPRD DKI Jakarta akhir 2014 lalu.
Melihat konflik yang semakin memanas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun turun tangan melakukan mediasi. Akhirnya, Kamis (5/3) lalu mediasi antara Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Berharap menghasilkan sebuah solusi, mediasi justru berakhir dengan saling tuding yang terjadi. Tanpa solusi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menuding pertemuan berlangsung panas karena gaya Ahok dinilai seperti preman.
“Gubernur mau memecat anggotanya dalam rapat,” ujar Lulung, Kamis (5/3). Teriakan Lulung itu diamini oleh anggota DPRD lainnya. "Gubernur Preman!" kata mereka.
Ditemui dalam waktu yang berbeda, Ahok mengatakan pada rapat mediasi tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini lantaran semua pihak tetap bersikeras dengan APBD versi masing-masing. "Ini sudah tidak ketemu," ujar Ahok singkat Kamis (5/3) lalu. (utd/sip)