Soal UPS, FITRA: Bukti Nyata Orientasi Proyek
Abraham Utama | CNN Indonesia
Jumat, 06 Mar 2015 15:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding DPRD DKI Jakarta lebih mengedepankan pengajuan proyek dari mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan unintteruptible power supply (UPS) merupakan salah satu contohnya.
"RAPBD versi DPRD tidak menyebut program sebagai bentuk aspirasi rakyat tapi sebagian besar menyebut pengadaan. Ini bukti nyata orientasi proyek," kata Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, Jumat (6/3).
Ia mencontohkan masyarakat lebih membutuhkan dana bantuan operasional sekolah daripada pengadaan bentuk fisik seperti UPS. "Fokus DPRD ke proyek dan bukan ke program," ujarnya.
Menurut data Fitra, anggaran pengadaan UPS sudah muncul di APBD DKI Jakarta sejak 2013. Apung menduga proyek pembelian UPS ini merupakan bentuk kongkalikong antara beberapa anggota dewan dengan pengusaha.
"Saya melihat ada motivasi yang membuat DPRD tidak bisa membatalkan proyek UPS," ucap Apung. Melihat konteks sebelum pembahasan RAPBD 2015, ia menduga pengadaan UPS di Dinas Pendidikan Menengah berkaitan dengan politik balas budi.
"Sebelum pemilu sudah ada permainan antara pengusaha UPS dengan calon anggota legislatif. Proyek ini harus gol dalam konteks balas budi, untuk mengembalikan dana kampanye," kata dia.
Pengadaan dana UPS pada draf APBD 2015 kali ini menjadi pertanyaan bagi Ahok karena dinilai terlalu berlebihan dalam hal jumlah, yakni mencapai Rp 5,8 miliar per sekolah. Sementara itu, UPS juga pernah diajukan dalam APBD-P 2014.
Suku dinas pendidikan tinggi kota Jakarta Barat misalnya tercatat melakukan pengadaan UPS senilai total Rp 145,76 miliar. UPS tersebut diberikan untuk 25 sekolah diantaranya SMAN 2, SMKN 60, SMKN 42, SMAN 112 dan SMAN 96.
Tak hanya di Jakarta Barat, pengadaan UPS juga dilelang untuk 24 sekolah di Jakarta Pusat dengan dana mencapai Rp 139,97 miliar. (utd)
"RAPBD versi DPRD tidak menyebut program sebagai bentuk aspirasi rakyat tapi sebagian besar menyebut pengadaan. Ini bukti nyata orientasi proyek," kata Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, Jumat (6/3).
Ia mencontohkan masyarakat lebih membutuhkan dana bantuan operasional sekolah daripada pengadaan bentuk fisik seperti UPS. "Fokus DPRD ke proyek dan bukan ke program," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat ada motivasi yang membuat DPRD tidak bisa membatalkan proyek UPS," ucap Apung. Melihat konteks sebelum pembahasan RAPBD 2015, ia menduga pengadaan UPS di Dinas Pendidikan Menengah berkaitan dengan politik balas budi.
Pengadaan dana UPS pada draf APBD 2015 kali ini menjadi pertanyaan bagi Ahok karena dinilai terlalu berlebihan dalam hal jumlah, yakni mencapai Rp 5,8 miliar per sekolah. Sementara itu, UPS juga pernah diajukan dalam APBD-P 2014.
Suku dinas pendidikan tinggi kota Jakarta Barat misalnya tercatat melakukan pengadaan UPS senilai total Rp 145,76 miliar. UPS tersebut diberikan untuk 25 sekolah diantaranya SMAN 2, SMKN 60, SMKN 42, SMAN 112 dan SMAN 96.
Tak hanya di Jakarta Barat, pengadaan UPS juga dilelang untuk 24 sekolah di Jakarta Pusat dengan dana mencapai Rp 139,97 miliar. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK