"RAPBD versi DPRD tidak menyebut program sebagai bentuk aspirasi rakyat tapi sebagian besar menyebut pengadaan. Ini bukti nyata orientasi proyek," kata Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, Jumat (6/3).
Ia mencontohkan masyarakat lebih membutuhkan dana bantuan operasional sekolah daripada pengadaan bentuk fisik seperti UPS. "Fokus DPRD ke proyek dan bukan ke program," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat ada motivasi yang membuat DPRD tidak bisa membatalkan proyek UPS," ucap Apung. Melihat konteks sebelum pembahasan RAPBD 2015, ia menduga pengadaan UPS di Dinas Pendidikan Menengah berkaitan dengan politik balas budi.
Pengadaan dana UPS pada draf APBD 2015 kali ini menjadi pertanyaan bagi Ahok karena dinilai terlalu berlebihan dalam hal jumlah, yakni mencapai Rp 5,8 miliar per sekolah. Sementara itu, UPS juga pernah diajukan dalam APBD-P 2014.
Suku dinas pendidikan tinggi kota Jakarta Barat misalnya tercatat melakukan pengadaan UPS senilai total Rp 145,76 miliar. UPS tersebut diberikan untuk 25 sekolah diantaranya SMAN 2, SMKN 60, SMKN 42, SMAN 112 dan SMAN 96.
Tak hanya di Jakarta Barat, pengadaan UPS juga dilelang untuk 24 sekolah di Jakarta Pusat dengan dana mencapai Rp 139,97 miliar. (utd)