Lulung Sebut Kisruh APBD hanya Ajang Pencitraan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana menyebut persoalan rancangan APBD DKI 2015 yang terjadi sekarang ini menjadi ajang pencitraan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut pria yang kerap disapa Lulung, ini adalah kali kedua Ahok menjadikan polemik sebagai sarana pencitraan diri.

"Pertama saat pembahasan UU MD3, dia malah keluar (dari partai)," kata Lulung dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/3).

Dalam kisruh dengan DPRD soal pembahasan draf APBD DKI 2015, Lulung menyampaikan bahwa Ahok sebagai Gubernur secara jelas telah menabrak undang-undang dengan tidak melakukan pembahasan bersama DPRD. Namun, kata Lulung, Ahok malah memutarbalikkan fakta dan mencari simpati publik dengan dalih penerapan e-budgeting.

Pilihan Redaksi Soal UPS, FITRA: Bukti Nyata Orientasi Proyek Ahok vs DPRD, Jakarta Akan Rugi jika Gunakan APBD 2014 Jika Dialog dengan DPRD Buntu, Ahok Keluarkan Pergub APBD Soal Kisruh APBD DKI, Pengamat Menilai Ahok Salah Langkah

"E-budgeting itu semua orang mengapresiasi, tapi tidak masuk dalam proses pembahasan," ujarnya.

Politisi PPP itu lantas mengatakan dalam UU 17/2014 disebutkan jelas bahwa APBD harus dibahas bersama antara gubernur dan DPRD, tetapi menurut Lulung langkah itu tidak pernah terjadi.

"Buktinya, draf APBD pertama itu dikembalikan lagi oleh Kemendagri kepada gubernur supaya dibahas bersama dengan dewan, tapi itu tidak pernah terjadi," kata Lulung.

Konflik antara Ahok dan DPRD masih terus berlanjut setelah rapat mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak menghasilkan keputusan apapun. Usai rapat, anggota DPRD menjelaskan keberatan mereka atas sikap Ahok yang dinilai emosional saat memimpin rapat tersebut. Hal tersebut dilakukannya terutama ketika Ahok membahas persoalan UPS.

Ahok lantas menjelaskan kepada media bahwa dia memilih bersikap tegas menengarai adanya dugaan siluman dalam draf APBD DKI. Dia mengatakan jika rapat mediasi terus bermasalah, dia akan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta soal APBD 2015.

Sementara kisruh DPRD dan Ahok terus berlanjut, masyarakat terkena imbasnya. APBD 2015 yang seyogyanya mesti diketok palu hingga paling lambat 24 Maret, masih juga diperdebatkan. Alhasil, dana terlambat turun. Bahkan, pihak sekolah mengaku terbelit utang karena dana operasional belum turun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan cekcok yang tak kunjung selesai tersebut akan membuat pencairan anggaran menjadi terhambat. Padahal anggaran tersebut akan dipakai untuk pembiayaan berbagai program pembangunan.

Fitra juga menyebut ada tiga kerugian khusus yang akan dialami warga, seperti pelayanan publik terancam lumpuh, proyek nasional di Jakarta terancam mangkrak dan penyerapan APBD Jakarta akan semakin rendah. (utd)