Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya secara intensif menangani perkara dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 pada proyek pengadaan alat penyimpan daya listrik sementara atau
Uninterruptible Power Supply (UPS). Namun, hingga hari ini pemeriksaan baru dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan proyek tersebut.
"Pemeriksaan masih terhadap mereka yang terlibat langsung. Setelah itu, barulah nanti yang tidak terlibat langsung diperiksa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul di Jakarta, Selasa (10/3).
Martinus menjelaskan, saat ini Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih menggali keterangan dari pejabat yang berwenang membuat kerangka acuan kerja serta pelaksana pada tingkat pelelangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selasa siang, baru satu saksi yang memenuhi panggilan polisi, yakni pimpinan CV Sinar Bunbunan. Perusahaan ini memenangkan pengadaan UPS di Sekolah Menengah Atas Negari 25 Jakarta Pusat. Menilik agenda, hari ini Subdirtipikor dijadwalkan memeriksa empat saksi.
Martinus berkata, ruang lingkup pertanyaan yang akan diajukan penyidik kepada para pemenang lelang tidak akan jauh dari informasi soal legalitas perusahaan, proses keikutsertaan dalam tender, dan profil perusahaan.
Sementara itu, di luar pihak yang terkait langsung dengan pengadaan UPS, kepolisian juga akan meminta keterangan dari tiga perusahaan pembanding. Martinus menuturkan, kepolisian juga akan menganalisa hasil audit terhadap tender tersebut.
Soal pemeriksaan terhadap kepala sekolah SMAN 19, SMAN 65, dan SMAN 101, Martinus mengatakan kemarin penyidik menggali informasi tentang proses pengadaan UPS di sekolah-sekolah tersebut. Penyidik juga mencari tahu sejauh mana sekolah mendapatkan manfaat dari penggunaan alat penyimpan daya listrik sementara itu.
Lebih jauh, penyidik juga menyelidiki apakah pengadaan UPS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. "Kalau ternyata butuhnya suplai untuk 10 komputer tapi alat yang dikasih untuk suplai 20 komputer, itu juga akan jadi bahan pertimbangan penyidik," katanya.
(obs)