Ada Legalitas, Kubu Agung Tak Khawatir Kepengurusan Kosong
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 10 Mar 2015 18:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta Zainudin Amali tidak begitu mempermasalahkan rencana kubu Aburizal Bakrie untuk mengumpulkan para ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia.
Ia pun mengaku tidak begitu khawatir akan kosongnya kepengurusan Partai Golkar nantinya. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena dianutnya asas legalitas oleh para kader Golkar.
"Partai Golkar itu yang penting asas legalitas. Kalau yang sampai akhir terus ke satu kubu itu sih saya rasa tidak ada," ujar Zainudin Amali pada saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (10/3).
Ia pun yakin bahwa tidak akan ada masalah dalam penyusunan kepengurusan Partai Golkar nantinya. "Yang sekarang memiliki legalistas kan kami. Nanti lihat saja," tegasnya.
Diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima kepengurusan hasil Munas Jakarta yang dipimpin oleh Agung Laksono. Menteri Laoly pun meminta agar kubu Agung dapat segera menyerahkan susunan kepengurusan.
Saat ini, kubu Aburizal Bakrie tengah mengumpulkan seluruh ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan laporan atas dugaan pemalsuan mandat yang dilakukan oleh pengurus Munas Jakarta dan Tim Penyelamat Partai Golkar.
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan ada dua unsur yang harus dimiliki oleh kubu Agung dalam membentuk suatu kepengurusan.
Unsur pertama adalah pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Selain itu adalah dukungan dari kader partai. Selama ini, kubu Ical mengklaim hampir seluruh kader partai mendukung legalitas Munas Bali.
"Kalau daerah tidak mengakui mereka sebagai DPP, ya anggotanya yang mana?" ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/3) lalu. (hel)
Ia pun mengaku tidak begitu khawatir akan kosongnya kepengurusan Partai Golkar nantinya. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena dianutnya asas legalitas oleh para kader Golkar.
"Partai Golkar itu yang penting asas legalitas. Kalau yang sampai akhir terus ke satu kubu itu sih saya rasa tidak ada," ujar Zainudin Amali pada saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima kepengurusan hasil Munas Jakarta yang dipimpin oleh Agung Laksono. Menteri Laoly pun meminta agar kubu Agung dapat segera menyerahkan susunan kepengurusan.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan laporan atas dugaan pemalsuan mandat yang dilakukan oleh pengurus Munas Jakarta dan Tim Penyelamat Partai Golkar.
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan ada dua unsur yang harus dimiliki oleh kubu Agung dalam membentuk suatu kepengurusan.
Unsur pertama adalah pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Selain itu adalah dukungan dari kader partai. Selama ini, kubu Ical mengklaim hampir seluruh kader partai mendukung legalitas Munas Bali.
"Kalau daerah tidak mengakui mereka sebagai DPP, ya anggotanya yang mana?" ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/3) lalu. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK