Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus Payment Gateway yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2014 lalu terus dikembangkan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Setelah meminta kesaksian dari 20 orang, hari ini, Kamis (12/3) penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana.
Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014, terjadi kerugian negara di Kemenkumham. Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso pun mengamini adanya kerugian negara dalam audit BPK tersebut.
"Dari hasil audit BPK positif ada kerugian negara," ujar Budi saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Kamis (12/3). Namun Budi mengungkapkan penyidik masih menanti hasil audit menyeluruh dari BPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan penyidiknya ingin mengumpulkan bukti bukan hanya dari kasus yang menjerat Denny Indrayana semata. "Penyidik masih tunggu hasil audit menyeluruh, bukan dari 1 kasus Denny saja," katanya.
Dengan adanya hasil menyeluruh tersebut, Budi mengatakan ada kemungkinan calon tersangka dalam kasus Payment Gateway akan bertambah. Menurutnya kasus tersebut akan terus berkembang dari saksi, bukti, dan hasil audit BPK.
Sejauh ini penyidik Bareskrim telah memeriksa hampir 20 orang dalam kasus payment gateway, dan salah satunya adalah mantan Menkumham Amir Syamsuddin.
Sementara Denny yang juga mantan Wakil Menkumham sebenarnya sudah dipanggil pemeriksaan pada Jumat (6/3) tapi dia tak memenuhi panggilan dan lebih memilih mendatangi kantor Menteri Sekretaris Negara bersama Bambang Widjojanto.
Namun untuk pemeriksaan hari ini, Denny dikabarkan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dia mengkonfirmasi kehadirannya lewak akun jejaring sosial Twitter miliknya @dennyindrayana dua hari yang lalu.
Budi Waseso pun mengatakan pengacara Denny Indrayana telah mengkonfirmasi kehadiran kliennya. Namun pukul berapa Denny datang, Budi mengaku tak ada konfirmasi soal itu.
(hel)