Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera mengumumkan hasil audit pemeriksaan keuangan terkait layanan pembuatan paspor melalui
payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Permintaan audit dari pihak kepolisian atas sistem jaringan pembayaran online itu saat ini masih dalam pengkajian.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengamini permintaan dari kepolisian untuk mengaudit sistem
payment gateway itu sudah ada. Dia menegaskan BPK sudah bekerja mengaudit keuangan seluruh kementerian dan lembaga.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan khususnya yang terkait," ujar Harry di gedung BPK, Rabu (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, menurut Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara, hasil audit menyeluruh di Kemenkumham itu sudah dilakukan. Pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu.
"Pemeriksaan payment gateway itu sudah dilakukan pada 2014. Nanti tunggu saja laporan resmi kami bulan Maret," ujar Moermahadi.
Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan sistem payment gateway lantaran diduga telah menimbulkan potensi kerugian negara.
Dalam penyelidikannya, polisi membidik mantan Wakil Kemenkumham Denny Indrayana. Aktivis yang lantang bersuara mendukung KPK itu hari Kamis ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto mengorfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Denny Indrayana akan dilakukan hari ini.
"Dia diperiksa hari ini dan belum ada tersangka dari kasus itu," ujar Rikwanto
(utd)