Soal Sumber Daya Alam, KPK: Ini menyangkut Uang Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Tujuan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan soal perkembangan program gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (SDA). Rencananya, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, untuk menjalankan program ini secara maksimal, KPK akan bekerjasama dengan 29 kementerian dan lembaga, serta 12 pemerintah provinsi.

"Ini perlu kami lakukan karena menyangkut penyelamatan uang yang besar," kata Ruki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/3). BACA: Usai Dipanggil Presiden, Komisioner KPK akan Temui DPR

Pilihan Redaksi Bicara Remisi, Tiga Pimpinan KPK Menghadap Jokowi Jokowi dan KPK Bahas Penyelamatan Sumberdaya Alam Usai Dipanggil Presiden, Komisioner KPK akan Temui DPR

Plt Wakil Ketua KPK yang juga ditunjuk sebagai pimpinan yang membidangi program ini, Johan Budi Sapto Pribowo, mengungkapkan, pada 18-19 Maret esok lembaga antirasuah akan menggelar sebuah acara yang menghadirkan pihak-pihak yang diajak bekerjasama. Presiden Jokowi juga telah menyatakan siap untuk menghadiri acar tersebut.

Johan berpendapat, program penyelamatan SDA ini sudah dilakukan oleh KPK sejak 2013. Sementara itu, beberapa kementerian dan lembaga terkait juga telah melakukan rencana aksi (action plan).

"Ini kemudian dimonitor oleh KPK. Kemudian tahun 2014 lalu ada beberapa hasil dari kajian yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu minerba, yang kemudian bisa memberi tambaha pendapatan bagi negara lebih dari Rp 20 triliun," ujar Johan.

Menurut dia, program ini merupakan kelanjutan dari program penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Bedanya, pada tahun 2015 ini lembaga itu juga masuk ke sektor kelautan dan perkebunan.

Hasil Penyelamatan dari Sektor Sumber Daya Alam

Johan lantas membeberkan hasil temuan dan kajian yang diperoleh KPK dalam upaya penyelematan SDA sejauh ini. "Misalnya kenaikan PNBP batubara, 2014 kemarin ada Rp 10 triliun, tadi ada tambahan Rp 10 triliun, jadi totalnya lebih dari Rp 20 triliun," kata dia.

Ia menambahkan, "kami juga mengidentifikasi adanya kapal yang beratnya di atas 30 GT. Itu jumlahnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai NPWP."

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam itu, Johan mengaku didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Lihat juga: Temui Pimpinan DPR, Komisioner KPK Bahas Isu-Isu Terkini

(sip)