Evaluasi APBD Ibu Kota, Ahok: Masak Mau Bahas Barang Palsu

Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Senin, 16 Mar 2015 16:41 WIB
Menurut Ahok, DPRD DKI Jakarta sendiri yakin APBD Ibu Kota yang mereka pegang adalah palsu, tapi tetap memaksakan diri untuk membahasnya.
Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) menggalang aksi tanda tangan untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 15 Maret 2015. Mereka mendukung Ahok untuk membongkar dan menyeret ke meja hijau mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan DPRD DKI yang tetap mau membahas hasil evaluasi APBD DKI 2015 dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ahok, hal tersebut lucu. Pasalnya, jelas Ahok, DPRD sampai saat ini masih meyakini bahwa draft APBD yang dikirim untuk dievaluasi adalah palsu.

"Kalau dia (DPRD) mau bahas (evaluasi APBD) dengan kami, ngapain angket? Akui dong punya kami (Pemprov) asli. Masak bahas barang palsu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3).

Ahok lantas menyebut, besar kemungkinan tidak terjadi titik temu antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini. Mantan Bupati Belitung Timur ini tetap ngotot tidak akan mau mengakomodir titipan dari oknum anggota DPRD.

"Saya kira enggak mungkin jalan, karena dia (DPRD) ngotot masukin barang," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di lain pihak, Kepala Badan Anggaran DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan saat ini APBD DKI sudah berada di ranah Kementerian Dalam Negeri. Sesuai arahan Kemendagri, hasil evaluasi tersebut dikembalikan kepada Pemda DKI untuk dilakukan pembahasan kembali antara dua institusi penyelenggara pemerintah daerah yakni Pemprov dengan DPRD. "Sebenarnya kemarin sudah selesai di Kemendagri," tuturnya.

Soal kejanggalan dalam anggaran, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya menemukan banyak keganjilan dari hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Evaluasi tersebut dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengirimkan draf APBD DKI 2015 versi e-Budgeting ke Kemendagri pada akhir Februari ini. 

Dalam temuan tersebut, pihaknya menemukan kejanggalan dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). "Selama ini masyarakat tahunya DPRD yang korupsi. Tapi setelah rapat tadi ternyata ada temuan," kata Prasetyo. (Baca juga:Lulung Dibebaskan untuk Terus Selidiki Ahok) (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER