Ahok Akui Kecolongan Dana Siluman Rp 1,5 Triliun

Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mar 2015 09:35 WIB
Angka tersebut didapatkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama setelah membandingkan RAPBD versi Pemprov dan DPRD di situs KawalApbd.org
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama bersama Wakil Gubernur Djarot Saiful (kiri) sebelum rapat mediasi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecolongan anggaran siluman sekitar Rp 1,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 versi e-Budgeting yang disusun Pemprov DKI. Padahal selama ini, Ahok selalu menyebut ada anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam draf APBD yang diajukan DPRD.

Angka ini didapat setelah ia membandingkan RAPBD DKI versi DPRD dan versi Pemprov dalam situs KawalApbd.org yang dibuat oleh Pahlevi Fikri Auliya. Lewat akun Twitter Ainun Nadjib, yang juga merupakan penggagas situ Kawal Pemilu, keberadaan laman Kawal APBD tersebar luas di masyarakat.

"Jadi Ainun, kan, dapat (anggaran siluman) Rp 10,5 triliun saya kira ada Rp 1,5 triliun lagi. Nah itu lagi kami cari, bisa jadi apa saja di dalam RAPBD. Saya tidak mau buka, nanti kebongkar. Kami sudah ketemu, kok, permainannya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok menyebut anggaran Rp 1,5 triliun ini berhasil masuk dalam RAPBD akibat adanya kongkalikong antara oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan DPRD. Iapun mengaku sudah mengantongi beberapa nama yang diduga memainkan anggaran ini.

"Ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 juga mungkin terlibat," ucap mantan politisi Gerindra ini.

Meski demikian, Ahok mengatakan belum akan melaporkan dugaan ini kepada pihak berwajib. Namun, dirinya telah bekerjasama dengan pihak ketiga yakni LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menyisir anggaran guna menemukan celah korupsi.

"Nanti ICW akan lapor ke KPK. Dia (ICW) akan buka semua. Mengerikan kalau kami lihat itu," kata Ahok.

Selain itu, dalam masa pembahasan evaluasi RAPBD, Ahok menyatakan telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Heru Budi Hartono, untuk mencoret serta mengalihkan anggaran yang tidak masuk akal. (utd)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER