Kepengurusan Terbesar Golkar Diserahkan ke Kemenkumham
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mar 2015 10:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono akan menyerahkan susunan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Leo Nababan, mengatakan susunan kepengurunan tersebut merupakan hasil dari gabungan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Pagi ini kami akan menyerahkan susunan pengurus yang baru, gabungan dengan yang bali," tutur Leo di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3).
Dia menjelaskan, kepengurusan untuk periode 2015-2016 ini merupakan kepengurusan dengan jumlah pengurus yang paling banyak dalam sejarah Golkar.
"Jadi membengkak. Ini DPP Partai Golkar yang paling besar. Ada 377 pengurus, dengan Waketum tetap, Sekjen tetap," paparnya.
Senada dengan Leo, Ketua DPP Golkar, Agun Gunanjar memastikan Lauren Siburian yang akan menyerahkan dokumen pengurus baru tersebut.
"Pagi ini kami akan menyerahkan susunan pengurus yang baru, gabungan dengan yang bali," tutur Leo di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3).
Dia menjelaskan, kepengurusan untuk periode 2015-2016 ini merupakan kepengurusan dengan jumlah pengurus yang paling banyak dalam sejarah Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Leo, Ketua DPP Golkar, Agun Gunanjar memastikan Lauren Siburian yang akan menyerahkan dokumen pengurus baru tersebut.
"Diwakili DPP Bidang Hukum (Lauren Siburian) yang datang untuk bertemu langsung dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU)," katanya saat dihubungi CNN Indonesia.
Sebelumnya, direncanakan susunan kepengurusan tersebut diserahkan kemarin. Namun, hal tersebut tertunda karena adanya agenda penting lainnya yang harus dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Diketahui, Yasonna telah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Hal tersebut dilakukannya sesuai dengan putusan sidang Mahkamah Partai Golkar.
Sesuai putusan sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu, Agung Laksono telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin dalam mengkonsolidasi dan mengatur Partai Golkar hingga Musyawarah Nasional partai kembali digelar 2016 mendatang.
Dalam menyusun kepengurusannya, Agung diperintahkan untuk mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang berada di bawah koordinasi Aburizal Bakrie, ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali 2014.
Pihak Agung pun telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kemenkumham terkait hasil persidangan MPG yang telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
(meg)
Sebelumnya, direncanakan susunan kepengurusan tersebut diserahkan kemarin. Namun, hal tersebut tertunda karena adanya agenda penting lainnya yang harus dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Diketahui, Yasonna telah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Hal tersebut dilakukannya sesuai dengan putusan sidang Mahkamah Partai Golkar.
Sesuai putusan sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu, Agung Laksono telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin dalam mengkonsolidasi dan mengatur Partai Golkar hingga Musyawarah Nasional partai kembali digelar 2016 mendatang.
Dalam menyusun kepengurusannya, Agung diperintahkan untuk mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang berada di bawah koordinasi Aburizal Bakrie, ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali 2014.
Pihak Agung pun telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kemenkumham terkait hasil persidangan MPG yang telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK