Ahok: DPRD Ingin APBD 2015 Deadlock agar Tak Malu

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada upaya dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 berakhir tanpa kesepakatan (deadlock) hingga batas akhir yang diberikan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (20/3) mendatang. Tudingan tersebut dikeluarkan oleh Ahok — sapaan akrabnya —berdasarkan laporan orang yang ia tugaskan untuk menyelidiki langkah-langkah DPRD dalam membahas draft APBD DKI Jakarta.

"Kalau saya bilang, memang beberapa teman-teman DPRD itu mau bikin deadlock saja. Ya sudah kita pakai Peraturan Gubernur nantinya. Saya sudah dapat laporan, ya sebutlah intel, sudah dibilang mau ada deadlock dari mereka (DPRD)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Pilihan Redaksi Tumpang Tindih Anggaran dalam APBD Jakarta Berpotensi Korupsi Rapat Evaluasi APBD Ditunda, DPRD & Pemprov DKI Saling Tuding Anggaran Duplikasi APBD DKI Jakarta akan Dinolkan

Menurut Ahok, keinginan DPRD untuk membawa pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 sampai tahap deadlock didasarkan pada rasa malu yang dimiliki lembaga perwakilan tersebut jika APBD DKI Jakarta 2015 nantinya disahkan oleh Kemendagri.

"Kalau DPRD tidak membuat deadlock akan malu pasti. Kan, DPRD sebut ada dua versi APBD yang diserahkan ke Kemendagri. Kalau APBD ini kita bahas bersama, kemudian diserahkan lagi ke Kemendagri, pasti malu sekali DPRD. Masa, dokumen palsu disahkan," ujar Ahok.

Selain berdasarkan laporan yang diterima, Ahok juga melemparkan tudingan tersebut setelah mengetahui adanya penundaan rapat pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 oleh Banggar pada Selasa (17/3) pagi tadi. Menurut Ahok, ketidaksiapan untuk membahas APBD DKI Jakarta 2015 hasil evaluasi Kemendagri justru dimiliki oleh pihak DPRD pada pagi hari tadi.

"Berarti DPRD memang tidak siap. Kenapa Pemprov tidak siap? Kita poinnya kan sudah siap hanya tinggal duplikasi draft tersebut. Semua sudah lengkap, kok. Tinggal DPRD mau membahas apa tidak. Tugas kita kan membahas apa yang dikoreksi Mendagri," tutur Ahok.

Diketahui Banggar menunda rapat pembahasan APBD DKI Jakarta bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena menganggap adanya ketidaksiapan dari Pemprov untuk mengikuti rapat pagi tadi. Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ketidaksiapan Pemprov terbukti dari tidak adanya salinan cetak atas APBD DKI Jakarta milik Pemprov yang dikirimkan dan disiapkan oleh SKPD pada rapat di Gedung DPRD Selasa (17/3) pagi tadi. (hel)