Pembahasan APBD Tak Pengaruhi Hak Angket atas Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta masyarakat dapat memisahkan persoalan hak angket dengan pembahasan draf APBD DKI Jakarta 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Prasetyo, pembahasan draf APBD 2015 tidak akan membuat pelaksanaan hak angket oleh DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berhenti begitu saja.

Pilihan Redaksi Dugaan Dana Siluman BUMD, Ketua Banggar Dinilai Salah Baca Anggaran Duplikasi APBD DKI Jakarta akan Dinolkan Ahok: DPRD Ingin APBD 2015 Deadlock agar Tak Malu Rapat RAPBD Ditunda, Ahok: Anggap Tidak Ada DPRD

Politikus PDIP itu mengatakan, pelaksanaan hak angket tetap harus berjalan karena perilaku Ahok—sapaan Basuki—sebagai pemimpin di Ibukota dipandang tidak baik. Selain itu, pembahasan draf APBD 2015 juga harus diselesaikan agar warga DKI Jakarta dapat menikmati anggaran dalam APBD 2015 dalam waktu dekat ini.

"Angket tetep berjalan. Kalau bicara masalah kinerja, Ahok bagus. Tapi permasalahannya dia bicara sebagai pamong praja di Jakarta. Bahaya kalau tidak punya etika kalau bicara. Angket jalan, evaluasi (APBD 2015) jalan. Tembusan dari Kemendagri ke DPRD dibahas. Intinya Jakarta harus punya APBD," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Dalam pembahasan draf APBD 2015 hasil evaluasi, Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov diperintahkan untuk menyelesaikan beberapa point janggal yang ditemukan Kemendagri dalam rancangan anggaran Ibukota tersebut. Kemendagri telah memberikan batas waktu hingga Jumat (20/3) mendatang untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2015 di DKI Jakarta.

Sementara itu, dalam pelaksanaan hak angket, tim hak angket DPRD akan menyelidiki dugaan dana siluman dalam APBD 2015 yang dikatakan Ahok dimasukan oleh oknum DPRD saat rapat pembahasan berlangsung. Selain itu, DPRD juga diketahui hendak menegur Ahok karena etika sang Gubernur dipandang rendah selama menjalani tugas sebagai pemimpin di Ibukota.

Prasetyo menegaskan, dirinya tidak takut untuk terus menjalankan pembahasan evaluasi APBD 2015 dan hak angket secara bersamaan. Bahkan, ia mengaku akan memerintahkan pihak berwajib untuk menangkap oknum-oknum yang memasukan dana siluman ke dalam APBD 2015 jika telah terbukti nantinya.

"Kalau ada anggota DPRD yang 'nakal' ya ditangkap. Kalau PNS yang 'nakal' ya ditangkap. Tidak khawatir saya," katanya. (sur)