Polisi Akan Panggil Vendor Payment Gateway Kemenkumham

Rinaldy Sofwan, CNN Indonesia | Rabu, 18/03/2015 17:34 WIB
Polisi Akan Panggil Vendor Payment Gateway Kemenkumham Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana (tengah) bersama tim penasehat hukumnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/3). Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi terlapor dalam dugaan kasus korupsi proyek payment gateway di Kemenkumham senilai Rp 32 miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menyatakan akan memanggil pihak vendor dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway atau sistem pembayaran paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM terkait kasus dugaan korupsi yang juga telah menjerat mantan Wakil Menteri Denny Indrayana.

"Nanti pada waktunya akan dipanggil," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/3). Namun dia tidak bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan dilakukan.

Rikwanto menyatakan, sejauh ini sudah ada belasan saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Di antaranya, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang diperiksa awal bulan ini.


Sementara untuk Denny sendiri, menurut Rikwanto, belum akan dipanggil lagi dalam waktu dekat.

"Tidak dijadwalkan. Penyidik punya pertimbangan dan timing apabila keterangannya sudah dibutuhkan," kata Rikwanto.

Amir sendiri sebelumnya sudah bicara soal kasus ini. Menurutnya, konsep awal proyek ini diprakarsai oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Menurut Amir, sistem payment gateway ini berkaitan dengan desakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang meminta kementerian untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Kalau kami tidak meningkatkan itu, kami nanti diberi rapor merah. Itu alasan utama adanya payment gateway," kata Amir saat berbincang dengan CNN Indonesia.

Pada Juni 2014, sebut Amir, Denny menemui dirinya dengan memaparkan payment gateway beserta video pengakuan dari orang-orang dengan rekam jejak baik soal kelebihan dan kemudahan payment gateway untuk mengurus paspor.

Agar payment gateway itu bisa resmi digunakan, Amir menyebut diperlukan peraturan menteri (permen). Pada 7 Juli 2014, Denny menyodorkan draf Permenkumham soal payment gateway.

"Denny bilang, harmonisasi dengan aturan-aturan lain sudah dilakukan," lanjutnya. Harmonisasi itu, sebut Amir, melibatkan Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.

Sayangnya, pada 11 Juli 2014, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengirimkan surat ke Kemenkumham bahwa program ini belum mendapatkan izin karena masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Atas dasar surat itu, maka Amir mengaku menghentikan program itu secara resmi pada saat menerima surat dari Kemenkeu. "Tapi secara praktik di lapangan, baru berhenti pada Oktober," tuturnya. (obs/obs)