Wiranto Dukung Hak Angket DPRD tapi Jangan Gulingkan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto, kembali menegaskan sikap pribadinya yang mendukung pelaksanaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penyelidikan dugaan pelanggaraan penyerahan draf APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa dirinya tak mendukung adanya “penggulingan” terhadap Ahok —sapaan Basuki— yang kemungkinan terjadi sebagai dampak dari bergulirnya hak angket di masa yang akan datang.

"Saya dukung hak angket (digunakan oleh DPRD DKI Jakarta) dalam konteks mencari kebenaran prosedur (pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri). Dukungan bukan untuk menggulingkan seseorang. Kan, hak angket hanya untuk menyelidiki benar atau salah prosesnya," ujar Wiranto di Gedung DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (20/3).

Pilihan Redaksi Ahok Klaim Hubungan dengan DPRD Jakarta Masih Baik DPRD Akui Temukan Dana Janggal di Draf APBD DKI Gerindra: Hak Angket Bukan Untuk Makzulkan Ahok Tim Angket Panggil Istri Ahok, Boni Hargens: DPRD Kebablasan

Saat ini, Wiranto memandang proses politik dan hukum terkait pelaksanaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta sudah sampai tahap yang tidak bisa dibatalkan lagi seperti sedia kala. Walaupun begitu, Wiranto tetap berharap agar DPRD dan Gubernur DKI Jakarta dapat menyelesaikan masalah dengan arif dan tidak mengedepankan ego masing-masing lembaga ke depannya.

"Kita hanya bisa memberikan dorongan dan semangat untuk (DPRD dan Gubernur DKI Jakarta) segera mencapai islah. Kalau tidak, rakyat yang menjadi korbannya," ujar Wiranto.

Sejauh ini proses hak angket masih terus dijalankan oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok. Hak angket digulirkan untuk membuktikan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Ahok saat menyerahkan draf APBD DKI Jakarta 2015 kepada Kemendagri, Februari 2015 lalu.

Hak angket adalah sebuah hak yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk menyelidiki keberadaan pelanggaran dalam tindakan yang dilakukan lembaga eksekutif saat menjalankan tugasnya. Panitia, atau tim, hak angket pun diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap eksekutif dan para pegawai pemerintahan yang terkait sesuai dengan dugaan yang muncul sebelumnya.

(obs)