KMP Pastikan Ajukan Hak Angket ke Menkumham
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 24 Mar 2015 15:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih sepakat untuk melanjutkan hak angket yang ditujukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Kesepakatan itu didapat setelah
fraksi partai-partai yang tergabung dalam KMP menggelar rapat internal di ruang Fraksi Partai Golkar, Selasa (24/3).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin mengatakan rapat kali ini merupakan kelanjutan setelah para presidium KMP melakukan rapat konsolidasi semalam. Adapun hak angket tersebut akan segera diserahkan oleh KMP pada para pimpinan DPR.
"Kami sepakat bersama untuk melanjutkan agenda kami menyangkut hak angket terhadap putusan Yasonna Laoly terkait PPP dan Partai Golkar," kata Ade saat ditemui, Selasa (24/3).
"Kami akan lanjutkan dan akan diserahkan pada pimpinan dewan," lanjutnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menambahkan ia mendapat informasi yang menyatakan Yasonna Laoly sama sekali tidak memberitahu perihal keputusannya mengesahkan Partai Golkar versi Munas Jakarta pada Presiden Indonesia Joko Widodo.
Bambang pun menegaskan akan meneliti tindakan Yasonna yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dianggap telah mengambil putusan politik.
"Karena presiden tak mengetahui ini maka kami akan teliti tindakan menteri yang berasal dari partai politik tersebut," kata Bambang.
"Kami bisa menyita dokumen dari Kemenkumham untuk buktikan tindakan Yasonna bukanlah sebagai menteri tapi sebagai petugas partai politik," ujar Bambang menambahkan.
Dalam rapat KMP yang diadakan di lantai 12 Gedung Nusantara I tersebut, beberapa perwakilan KMP yang hadir adalah Edhy Prabowo dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, Aboe Bakar Al-Habsyi dan Abdul Hakim dari Partai Keadilan Sejahtera, Teguh Juwarno dan Dewi Coryati dari Partai Amanat Nasional, serta Epyardi Asda dari PPP.
Dalih solidaritas
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo beralasan keberadaan partai lain dalam kisruh Partai Golkar dan PPP bukan bentuk campur tangan tapi lebih kepada solidaritas teman. Dia tidak ingin demokrasi yang diatur oleh penguasa.
"Kami ingin tanyakan dan dukung hak angket serta melakukan klarifikasi pada pemerintah," ujar Edhy.
Namun sayangnya, saat semua peserta rapat mengutarakan pendapat mereka terkait hak angket, dua perwakilan PAN Teguh Juwarno dan Dewi Coryati memilih bungkam dan keluar dari ruang rapat sebelum konferensi pers selesai dilakukan. (obs)
fraksi partai-partai yang tergabung dalam KMP menggelar rapat internal di ruang Fraksi Partai Golkar, Selasa (24/3).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin mengatakan rapat kali ini merupakan kelanjutan setelah para presidium KMP melakukan rapat konsolidasi semalam. Adapun hak angket tersebut akan segera diserahkan oleh KMP pada para pimpinan DPR.
"Kami sepakat bersama untuk melanjutkan agenda kami menyangkut hak angket terhadap putusan Yasonna Laoly terkait PPP dan Partai Golkar," kata Ade saat ditemui, Selasa (24/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menambahkan ia mendapat informasi yang menyatakan Yasonna Laoly sama sekali tidak memberitahu perihal keputusannya mengesahkan Partai Golkar versi Munas Jakarta pada Presiden Indonesia Joko Widodo.
"Karena presiden tak mengetahui ini maka kami akan teliti tindakan menteri yang berasal dari partai politik tersebut," kata Bambang.
"Kami bisa menyita dokumen dari Kemenkumham untuk buktikan tindakan Yasonna bukanlah sebagai menteri tapi sebagai petugas partai politik," ujar Bambang menambahkan.
Dalam rapat KMP yang diadakan di lantai 12 Gedung Nusantara I tersebut, beberapa perwakilan KMP yang hadir adalah Edhy Prabowo dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, Aboe Bakar Al-Habsyi dan Abdul Hakim dari Partai Keadilan Sejahtera, Teguh Juwarno dan Dewi Coryati dari Partai Amanat Nasional, serta Epyardi Asda dari PPP.
Dalih solidaritas
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo beralasan keberadaan partai lain dalam kisruh Partai Golkar dan PPP bukan bentuk campur tangan tapi lebih kepada solidaritas teman. Dia tidak ingin demokrasi yang diatur oleh penguasa.
"Kami ingin tanyakan dan dukung hak angket serta melakukan klarifikasi pada pemerintah," ujar Edhy.
Namun sayangnya, saat semua peserta rapat mengutarakan pendapat mereka terkait hak angket, dua perwakilan PAN Teguh Juwarno dan Dewi Coryati memilih bungkam dan keluar dari ruang rapat sebelum konferensi pers selesai dilakukan. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK