Peneliti AMDAL Semestinya Ditunjuk Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Khoiron berpendapat peneliti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) seharusnya ditunjuk oleh pemerintah. Selama ini, peneliti AMDAL dipilih oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga dikhawatirkan hasil penelitiannya cenderung subjektif.

"Seringkali, AMDAL hanya dijadikan legitimasi untuk memudahkan proses perizinan. Banyak orang mengatakan ilmuwan yang punya sertifikasi AMDAL tersebut adalah tukang perusahaan," kata Khoiron seusai diskusi di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (24/3).

Pilihan Redaksi Walhi Desak Pembentukan Peradilan Lingkungan Upaya Warga Rembang Menjaga 'Kendi' Abadi Komnas HAM Desak Gubernur Kaji Izin Pabrik Semen Rembang Imbauan Komnas HAM ihwal Pabrik Semen di Rembang Tak Digubris

Khoiron juga mempertanyakan sertifikasi peneliti AMDAL. "Adanya sertifikasi AMDAL itu lucu. Seharusnya yang dipilih itu yang punya integrasi," katanya.

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan aturan penunjukan peneliti AMDAL memang ada di tangan perusahaan bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini, menurutnya, menjadi kelemahan UU tersebut.

Oleh karenanya, tidak jarang AMDAL menjadi perdebatan. Apalagi, masyarakat kerap tidak dilibatkan dalam pembuatan AMDAL.

"AMDAL juga seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Namun selama ini tidak pernah dilakukan," katanya.

Dia juga mengatakan aparat yang kerap diturunkan untuk mengamankan pembangunan juga memancing konflik tersendiri dengan masyarakat. "Artinya, polisi dihadap-hadapkan dengan masyarakat yang kontra. Padahal, seharusnya mereka membantu untuk mediasi," kata Khoiron. (utd)