Jelang Kongres Demokrat, Bukan Waktunya Pakai Tanda Tangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertarungan antara kubu yang ingin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih lagi secara aklamasi untuk menjadi ketua umum dan kubu yang ingin ada pertarungan demokratis dilihat oleh pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok mulai memanas. Terbuka kemungkinan salah satu pihak akan menggunakan cara-cara politik yang tidak santun, tidak cerdas dan tidak etis sebagaimana yang ingin dibangun oleh SBY.

"Bukan waktunya lagi harus menekan kelompok untuk setuju dengan aklamasi dengan tanda tangan-tanda tangan segala," tuturnya. Cara itu, menurut Mubarok, sesungguhnya bukanlah cara Partai Demokrat. Menurut dia, perbedaan pendapat dalam politik dan demokrasi adalah hal yang lumrah dan biasa. Yang harus dibangun adalah bagaimana berpolitik melalui perdebatan yang sehat dengan logika yang baik dan jernih.

Pilihan Redaksi SBY Jadi Tolak Bala Kehancuran Demokrat Kongres Demokrat Hanya Langgengkan Kepemimpinan SBY SBY Kumpulkan Elite Demokrat Antisipasi Provokasi Eksternal

Mubarok tak menampik bahwa sebagian besar para elite Partai Demokrat cenderung sepakat untuk mendorong SBY terpilih secara aklamasi. Posisi penting di partai yang dimiliki oleh para elit itu, menurutnya, akan mudah berubah menjadi upaya-upaya yang sifatnya memaksakan kubu lain untuk menyepakati wacana pemilihan SBY secara aklamasi. (Baca juga: Demokrat Waspadai Kader yang Tolak SBY)

SBY sendiri menyadari potensi gesekan yang makin memanas menjelang kongres Demokrat Mei nanti di Surabaya. SBY sudah menjadwalkan pertemuan para pendiri dengan para elite Demokrat. Pertemuan itu dijadwalkan pada Senin (23/3) kemarin, namun ditunda. Belum ada penjelasan kapan pertemuan itu akan digelar lagi. Salah satu agenda utama pertemuan itu adalah untuk membahas soal kongres.

Partai Demokrat dan SBY sendiri memang terkenal dengan tanda tangan dukungan. Ketika kasus Anas urbaningrum muncul, Partai Demokrat menyodorkan tanda tangan kepada para elite partai dan pimpinan daerah sebagai bukti kesetiaan kepada SBY sebagai Ketua Mahkamah Partai. Tanda tangan berupa pakta integritas itu juga yang diminta SBY sebagai presiden kepada para menterinya sebelum resmi diumumkan sebagai anggota kabinetnya. (hel)