ICW: Kerugian Negara di APBD DKI 2014 Rp 277,9 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch mendapati indikasi korupsi dalam pengadaan UPS, scanner, Printer 3D, dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.Dari hasil investigasi, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar.

Berdasarkan hasil investigasi, ICW menemukan adanya indikasi persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Persekongkolan itu terutama berkaitan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan penerima lelang.

Pilihan Redaksi Panitia Angket DPRD Jakarta Diceramahi Pakar Tata Negara Ketua DPRD DKI Pertanyakan Cara 'Bungkam' Ahok Jurus Ahok Siasati Anggaran 2014 agar Tak Rugikan Warga Soal Laporan Dana Siluman Ahok, BPKP Mulai Audit APBD 2014 Jakarta akan Pakai Pagu Anggaran 2014, Pembangunan Terganggu?

Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, dalam penetapan HPS, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang.

"Nilai HPS diduga telah di-markup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ujar Firdaus usai menyerahkan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/3).

Firdaus mengatakan, temuan itu diperoleh ICW berdasarkan hasil investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ICW juga melakukan penelusuran berdasar pada dokumen pengadaan dan jasa terkait barang-barang yang paling menonjol diselewengkan.

Dari hasil investigasi, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar. Besaran itu terbagi dalam kerugian pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar, serta pengadan enam judul buku senilai Rp 2,1 miliar.

Selain itu, ICW mendapati pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan pengadaan buku, UPS, printer 3D, scanner, dan alat fitness. Dari hasil investigasi ICW, perusahaan-perusahaan yang menang lelang pengadaan tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.

"Tapi anehnya PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang," ujar Firdaus.

Firdaus juga menduga PPK mengarahkan spesifikasi barang pada perusahaan tertentu. Hal itu terlihat dari spesifikasi barang yang dibuat oleh PPK dalam pengadaan barang yang dimaksud. "Pada intinya, kami merekomendasikan KPK untuk mengusut tuntas kasus APBD DKI ini," ujar Firdaus. (hel)