Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menyatakan komisinya tidak pernah mengusulkan pengadaan buku perjalanan hidup Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Buku yang terdiri dari tiga edisi tersebut ada dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 senilai Rp 30 miliar.
Hal ini dinyatakan Nawawi menyusul laporan Indonesia Corruption Watch kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi pada proyek ini.
"Saya tak mengerti bukunya untuk apa itu. Lagi pula apa teladan dari Ahok yang tampilannya seperti itu. Apa kehebatan seorang Ahok yang bisa diteladani anak sekolah," ujar Nawawi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengaku kaget dengan penemuan anggaran pengadaan dana buku tersebut. Ia pun mengatakan tidak mengetahui siapa yang mengusulkan proyek tersebut.
"Saya tidak mengerti. Trilogi Ahok baru saya dengar. Saya baru tahu bulan ini," ujar Nawawi.
Meski demikian, Nawawi menyatakan siap menghadiri pemeriksaan terkait laporan ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, Kamis (26/3) lalu, ICW melaporkan beberapa oknum anggota komisi E DPRD dan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta serta pemilik perusahaan yang mereka duga melakukan korupsi APBD 2014. Proyek pengadaan buku trilogi Ahok merupakan salah satu item dalam laporan tersebut. (Baca juga:
ICW Temukan Potensi Penyimpangan Rp 1,2 T di APBD)
Pada APBD 2014, anggaran pencetakan buku trilogi Ahok mencapai Rp 6 miliar. Mata anggaran pencetakan buku ini kembali muncul pada RAPBD 2015 versi DPRD.
Dalam rancangan anggaran itu, alokasi pengadaan tiga buku berjudul Nekad Demi Rakyat; Dari Belitung Menuju Istana; dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku mencapai angka Rp 30 miliar.(Baca juga:
Polri Tetapkan Dua Anak Buah Ahok Tersangka Korupsi UPS)
(sur)