Depok, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan pihaknya akan membentuk Gugus Tugas Pendidikan Anti Kekerasan dengan tujuan mengidentifikasi siswa yang bermasalah. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir potensi kekerasan di kalangan siswa dan pelajar.
"Nantinya, bagaimana cara sekolah menangani siswa-siswa itu akan menjadi semacam kompetensi," kata Hamid saat ditemui seusai Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3).
Satuan kerja ini tengah didiskusikan di lingkup internal kemendikbud agar segera dibentuk. "Baru dua kali diskusi. Kami sudah merumuskan beberapa hal. Mungkin minggu depan akan ada pertemuan lagi," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak lain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Furqon mengungkapkan penelitian terkait kekerasan anak di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas juga tengah dilakukan untuk mendukung pembetukan gugus tugas tersebut.
Lebih lanjut, gugus tugas ini akan memetakan terlebih dahulu tingkat kekerasan anak untuk mendapatkan gambaran sebae. "Nanti kami akan berikan gambaran seberapa parah kekerasan anak tersebut," katanya.
Setidaknya ada tiga jenis kekerasan anak yang jadi sorotan, yaitu tawuran, penindasan (bully), dan kekerasan seksual. "Hal ini jadi penting mengingat adanya niat menteri untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Jadi siswa ke sekolah tidak akan merasa takut," katanya.
Menurut Furqon, pendidikan di tingkat keluarga juga sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Karenanya, orangtua diharapkan dapat membentuk karakter anak dengan baik.
Sementara di sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK) sangat diharapkan dapat menjadi tempat konsultasi siswa yang efektif. "Guru BK harus dapat membangun kepercayaan diri serta keahlian sosial siswa," katanya.
(pit)