Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan soal pembetukan panitia seleksi (pansel) komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi .
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, saat ini tengah disiapkan kajian umum untuk menyiapkan apa saja yang dibutukan pansel tersebut.
"Presiden sudah memberikan arahan tentang pembentukan pansel KPK tersebut," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, saat ini tengah dilakukan koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara. Koordinasi ini nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, sebelum akhirnya disampaikan kajiannya kepada Presiden.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada nama-nama nominasi siapa saja yang akan menjadi anggota pansel tersebut.
"Baru menyiapkan kajian umum ke Presiden tentang kebutuhan untuk nantinya pansel KPK," kata dia.
Menurut ahli kajian strategis itu, sebenarnya Istana idealnya telah memperoleh orang-orang yang menduduki kursi komisioner KPK dari akhir November 2014 lalu. Panselnya sendiri seharusnya sudah bekerja.
"Kalau idealnya, kami sudah memperoleh komisioner KPK di akhir November. Kami harus menghitung mundur kapan itu dibahas DPR, kapan seleksinya di pemerintah dilakukan, kapan kajian panselnya dilakukan," ujar dia.
Andi menyebutkan, jika seluruh proses hitung mundur tersebut dilakukan, seharusnya pemerintah menyiapkan sejak enam bulan sebelumnya.
Saat ini tiga dari pimpinan KPK berstatus pelaksana tugas (Plt). Tiga Plt ditunjuk karena dua pimpinan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka. Keduanya digantikan oleh Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi Sapto Pribowo.
Satu Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menggantikan Busyro Muqoddas yang habis masa jabatannya. (Baca juga:
Badrodin dan Plt Pimpinan KPK jadi Target DPR RI)
(sur)