Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo didesak untuk mengalihkan anggaran revolusi mental Kementerian Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) senilai Rp 172 miliar menjadi anggaran pembangunan ruang kelas yang rusak. Anggaran tersebut dinilai Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tak jelas.
"Anggaran belum jelas peruntukannya dan rawan korupsi, diduga hanya menghamburkan uang negara," ujar Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi, di kantornya, Jakarta, Minggu (5/4). Penelusuran FITRA menemukan rincian kegiatan hanya untuk proyek sosialisasi, seminar, dan komunikasi publik terkait dengan revolusi mental.
Seluruh kegiatan tersebut dinilai kontraproduktif dengan nawacita Jokowi pada poin lima, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kualiyas pendidikan salah satunya. Alih-alih menggemakan makna revolusi mental yang tanpa tujuan jelas, pemerintah dituntut merealisasikan nawacita tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Situasi saat ini, data Kemendikbud tahun 2015, ada sejumlah 149.552 ruang kelas SD dan SMP rusak. Uang revolusi mental bisa untuk membangun ruang kelas," katanya. Menurutnya, ruang kelas tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain di Indonesia Timur dan sebagian daerah di Jawa.
Apung menuturkan, apabila tiap ruang kelas membutuhkan biaya Rp 100 juta untuk dibangun, maka pemerintah hanya membutuhkan Rp 149,5 miliar. Duit anggaran revolusi mental dinilai cukup menutup kebutuhan tersebut.
"Kami menuntut Jokowi realisasikan janji mengelola anggaran efektif dan efisien," kata Apung. (Baa juga:
Jokowi Janji Potong Anggaran Belanja yang Boros)
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) merancang pembuatan iklan dan sosialiasi revolusi mental. Program ini akan mengambil dana anggaran sebesar 140 miliar rupiah.
Anggaran 140 miliar ini akan dialokasikan untuk pembuatan iklan, film, dan dialog publik, yang mampu memberikan ruang para tokoh agama agar lebih banyak membicarakan perubahan perilaku yang mengarah ke positif.
Kelak, program ini akan berjalan lintas sektor di bawah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan, yang akan dipimpin oleh Puan Maharani. (Baca juga:
Iklan Revolusi Mental Jokowi Bakal Habiskan Rp 140 Miliar)
(sur)