Faktor Yuridis dan Sosiologis Pertimbangan Jokowi Gantikan BG
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Senin, 06 Apr 2015 14:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menjelaskan pertimbangannya tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri dan menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti untuk mengisi kursi orang nomer satu di korps Bhayangkara, akibat pertimbangan yuridis dan sosiologis.
"Demi kebutuhan masyarakat dan lembaga yang membutuhkan Kapolri definitif, kami mengajukan Kapolri baru. Kami menerangkan (kepada Pimpinan DPR RI) alasan sosiologis dan alasan yuridis," kata Presiden Jokowi seusai rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan, di Gedung Nusantara IV komplek DPR RI, Senin (6/4).
Lebih jauh, surat penunjukan Budi Gunawan pada 18 Februari 2015 yang ditarik presiden, dijelaskan Jokowi, itu dilakukan untuk menghindari perdebatan publik. Pasalnya, pascapenetapan Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pergunjingan publik yang luas, meski kemudian praperadilan membatalkan status tersangka Budi.
"Soal tidak dilantiknya Budi Gunawan, mengingat pencalonan Komjen Budi Gunawan menimbulkan perdebatan publik," ujar Jokowi.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, diakui Jokowi berjalan santai dan hangat. Itu, sekaligus menepis dugaan akan munculnya tekanan yang dilakukan DPR RI di rapat konsultasi ini.
"Ini ada yang berpikiran ribut-ribut atau bakal ramai, tidak ada. Yang kami harapkan pertemuan konsultasi menjadi sinergi mempercepat pembangunan."
Ketua DPR RI Setya Novanto membenarkan jika rapat konsultasi berlangsung santai dan mengapresiasi kunjungan balasan presiden ke parlemen. Setya pun membeberkan pertemuan selama tiga jam itu menyangkut soal pergantian pencalonan Kapolri dan terkait APBN Perubahan 2015.
"Ini mengangkut kapolri dan APBNP. Diharapkan segera berjalan dan semakin dipercepat," ujarnya. (pit)
"Demi kebutuhan masyarakat dan lembaga yang membutuhkan Kapolri definitif, kami mengajukan Kapolri baru. Kami menerangkan (kepada Pimpinan DPR RI) alasan sosiologis dan alasan yuridis," kata Presiden Jokowi seusai rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan, di Gedung Nusantara IV komplek DPR RI, Senin (6/4).
Lebih jauh, surat penunjukan Budi Gunawan pada 18 Februari 2015 yang ditarik presiden, dijelaskan Jokowi, itu dilakukan untuk menghindari perdebatan publik. Pasalnya, pascapenetapan Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pergunjingan publik yang luas, meski kemudian praperadilan membatalkan status tersangka Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, diakui Jokowi berjalan santai dan hangat. Itu, sekaligus menepis dugaan akan munculnya tekanan yang dilakukan DPR RI di rapat konsultasi ini.
Ketua DPR RI Setya Novanto membenarkan jika rapat konsultasi berlangsung santai dan mengapresiasi kunjungan balasan presiden ke parlemen. Setya pun membeberkan pertemuan selama tiga jam itu menyangkut soal pergantian pencalonan Kapolri dan terkait APBN Perubahan 2015.
"Ini mengangkut kapolri dan APBNP. Diharapkan segera berjalan dan semakin dipercepat," ujarnya. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK