Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah siap menjelaskan soal Komjen BUdi Gunawan yang batal dilantik menjadi Kapolri. Menkonpolhukam Tedjo Edhi Purdjiatno menegaskan hal itu meski pemerintah mengaku belum menerima surat dari DPR terkait permintaan penjelasan status Budi Gunawan.
"Belum ada undangan ke situ (permintaan penjelasan soal Budi Gunawan dari DPR), tetapi kami dari pemerintah sudah siapkan jawaban untuk DPR," kata Menteri Tedjo saat menjemput kepulangan Presiden Jokowi dari Tiongkok tadi malam di Bandara Halim Perdanakusuma.
Tedjo masih belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi sendiri atau dia akan mengutus dirinya atau Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberikan penjelasan soal batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan. Siapa yang akan datang, ditegaskan oleh Tedjo akan tergantung pada undangan yang dikirim DPR ke pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara garis besar, ungkap Tedjo, siapa pun dari pemerintah yang akan memenuhi undangan DPR, akan menkelaskan mengapa Presiden tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menambahkan, jawaban pemerintah kini tengah menyiapkan jawaban terhadap permintaan DPR soal Komjen Budi Gunawan.Hanya saja, bagaiman format jawaban pemerintah akan tergantung dari surat yang dikirimkan DPR ke pemerintah. Sejauh ini, dirinya mengaku mendengar, bahwa permintaan penjelasan DPR soal Budi Gunawan kepada pemerintah akan bersifat konsultasi. Jika benar, makan rapat konsultasi itu akan dihadirioleh pimpinan DPR, fraksi, lalu presiden akan didampingi beberapa menterinya.
"Jadi tergantung apa yang diminta DPR. Kalau hanya penjelasan, maka saya, Menkopolhukam atau Mendagri bisa menjelaskan," tuturnya.
Sebelumnya, perdebatan soal Kapolri, terutama surat pencalonan Badrodin Haiti masih terjadi di parlemen. Beberapa fraksi meminta Presiden Jokowi untuk memperjelas alasan kenapa Badrodin dipilih menjadi Kapolri.
Beberapa fraksi lain malah masih mempertanyakan kenapa Komisaris Jenderal Budi Gunawan batal dilantik oleh Jokowi. Padahal, Budi Gunawan telah lolos fit and propert test. Meski mempertanyakan soal penjelasan dalam surat pencalonan tersebut, sebagian besar fraksi di DPR tak ada yang mempermasalahkan soal pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
(hel)