Sempat Tak Suka Blusukan, Ahok Lebih Andalkan CCTV

Lalu Rahadian | CNN Indonesia

Kamis, 09 Apr 2015 15:00 WIB

Namun pantauan CCTV menurut Ahok tidak bisa mengumpulkan keluhan langsung dari warga. Ia pun turun ke lapangan, apalagi Presiden Jokowi juga menyarankan. — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan pada wartawan di Balaikota, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015. Ahok menyatakan telah menduga sejak awal ujung dari kisruh APBD adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) memakai anggaran tertinggi tahun lalu yaitu APBD-P 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku jika awalnya dia enggan melakukan blusukan seperti yang kerap dilakuan pendahulunya, Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Ahok ini semula lebih memilih mengandalkan teknologi yakni pantauan CCTV yang terpasang di banyak titik.

"Apa yang dikatakan pak Jokowi itu betul. Pak Jokowi sering menasehati saya untuk mengambil waktu turun. Saya bilang, saya lebih sedikit blusukan karena di beberapa posisi sudah ada CCTV," kata Ahok di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (9/4).

Pilihan Redaksi

Namun ternyata, kata Ahok, banyak aduan dan keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjutinya sendiri. Ahok pun turun ke lapangan langsung melihat permasalahan yang ada. Apalagi Jokowi setelah menjadi Presiden kerap menyarankan kepadanya untuk blusukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi untuk masalah-masalah seperti ini (pengaduan warga terkait pemindahan ke rusun) saya kumpulkan (faktanya)," ujar Ahok melanjutkan.

Aduan dari warga dikumpulkan ahok melalui aplikasi smartcity. Dari situ ia mengaku bisa memantau keluhan yang sudah ditindaklanjuti atau yang belum direspons. (Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Buat Aplikasi Online Respon Keluhan Warga)

Aplikasi ini menjadi dasar pengawasan Ahok pada kinerja camat dan lurahnya. Melalui aplikasi ini Ahok mengaku dapat mengetahui kecamatan dan kelurahan mana saja yang tidak tanggap terhadap kelurahan warganya selama ini.

Ahok mengancam akan mencopot camat atau lurah yang terbukti malas merespons aduan dari masyarakat. "Kalau mereka gaptek (gagap teknologi) biar diajari," katanya. (Baca juga: Ahok Ingin Ubah Apartemen Mangkrak Jadi Rumah Susun)

(sur)