KPK Tak Ingin Ada Lagi Operasi Tangkap Tangan Tahun ini
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 15 Apr 2015 10:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menghendaki lembaganya tidak lagi melakukan operasi tangkap tangan hingga periode masa jabatannya akhir tahun 2015. Alih-alih menambah penanganan kasus, Zulkarnain ingin KPK fokus memberesi tumpukan utang perkara.
"Saya kira tak perlu ada lagi OTT sebab itu sangat menguras tenaga. Periode kita ini hanya tinggal enam bulan lagi," ujar Komisioner yang akrab disapa Zul di Gedung KPK Selasa malam (14/4).
Zul mengatakan pimpinan antirasuah saat ini telah berkomitmen untuk tidak mewariskan perkara kepada penerus mereka di periode kepemimpinan Jilid IV. Sebab jika masih ada penanganan kasus yang terkatung, kata Zul, hal itu menyandera seperti menyandera para tersangka dengan status yang mereka sandang.
"KPK harus selesaikan 36 kasus yang masih ada saat ini agar jilid selanjutnya tidak terbebani," ujar Zul.
Lamanya proses hukum di KPK memang mulai dikeluhkan, terutama para dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KP. Salah satunya disampaikan oleh bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Jero mengaku mengajukan praperadilan karenaproses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan lambat .
Jero mengaku saat ini semua aktivitasnya terganggu lantaran KPK sudah merenggut beberapa haknya. "Tidak boleh ke luar negeri, rekening bank dan yang lain. Tentu menyedihkan bagi kami," kata Jero saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Jero menyebut, dirinya telah dijadikan tersangka sejak 3 September 2014. Namun setelah penetapan tersangka itu, belum ada lagi proses hukum lebih lanjut yang dilakukan lembaga antikorupsi itu kepada Jero. "Saya merasa kok lama betul prosesnya sementara hak saya sudah diambil. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat praperadilan," lanjutnya.
Selain soal kelambanan penanganan perkara, peralihan masa kepemimpinan di KPK sudah mulai mendapat perhatian khusus. Pemerintah berencana membentuk tim panitia seleksi calon pimpinan KPK pada April.
Wacana itu turut menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan antara Tim Independen 9 bentukan Presiden Joko Widodo dengan jajaran pimpinan KPK di markas antirasuah, Kavling C-1, Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas mendatangani kantor KPK untuk bertukar pendapat soal sosok pimpinan yang bisa diandalkan menjadi komisioner pemberantas korupsi.
"Kami saling menggali informasi kira kira Pimpinan KPK seperti apa yg diharapkan," ujar Komisioner sementara Johan Budi. (hel/hel)
"Saya kira tak perlu ada lagi OTT sebab itu sangat menguras tenaga. Periode kita ini hanya tinggal enam bulan lagi," ujar Komisioner yang akrab disapa Zul di Gedung KPK Selasa malam (14/4).
Zul mengatakan pimpinan antirasuah saat ini telah berkomitmen untuk tidak mewariskan perkara kepada penerus mereka di periode kepemimpinan Jilid IV. Sebab jika masih ada penanganan kasus yang terkatung, kata Zul, hal itu menyandera seperti menyandera para tersangka dengan status yang mereka sandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lamanya proses hukum di KPK memang mulai dikeluhkan, terutama para dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KP. Salah satunya disampaikan oleh bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Jero mengaku mengajukan praperadilan karenaproses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan lambat .
Jero menyebut, dirinya telah dijadikan tersangka sejak 3 September 2014. Namun setelah penetapan tersangka itu, belum ada lagi proses hukum lebih lanjut yang dilakukan lembaga antikorupsi itu kepada Jero. "Saya merasa kok lama betul prosesnya sementara hak saya sudah diambil. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat praperadilan," lanjutnya.
Selain soal kelambanan penanganan perkara, peralihan masa kepemimpinan di KPK sudah mulai mendapat perhatian khusus. Pemerintah berencana membentuk tim panitia seleksi calon pimpinan KPK pada April.
Wacana itu turut menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan antara Tim Independen 9 bentukan Presiden Joko Widodo dengan jajaran pimpinan KPK di markas antirasuah, Kavling C-1, Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas mendatangani kantor KPK untuk bertukar pendapat soal sosok pimpinan yang bisa diandalkan menjadi komisioner pemberantas korupsi.
"Kami saling menggali informasi kira kira Pimpinan KPK seperti apa yg diharapkan," ujar Komisioner sementara Johan Budi. (hel/hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK