Fadli Zon Desak Jokowi Evaluasi Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah berjalan selama enam bulan. Isu reshuffle kabinet menteri, semakin santer terdengar.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui kondisi Indonesia yang tidak lebih baik pada saat ini. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengevaluasi kinerja dari para menterinya. (Baca juga: Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi)

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan contoh dari buruknya perekonomian Indonesia dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi yang sangat menyusahkan masyarakat. “Di bidang ekonomi cukup lamban perkembangannya, bisa dibilang buruk," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4). (Baca juga: Demokrat: Kabinet Bidang Ekonomi dan Politik Perlu Evaluasi)

Selain itu, Fadli juga mengungkapkan belum adanya stabilitas di bidang politik dan hukum. "Dibawah Kemenkumham, terlalu banyak yang ikut campur. Tidak ada stabilitas politik, tidak ada terobosan jitu," ujar pimpinan DPR yang menangani bidang politik, hukum dan keamanan tersebut. (Baca juga: Putusan Yasonna Bikin Jokowi Tak Happy)

Pilihan Redaksi Belum Ada Sinyal dari Mega, Reshuffle Tetap Dilakukan? Menunggu Lobi Makan Siang Jokowi yang Sederhana Seskab Sebut Komunikasi Politik Presiden Bukan Kewajibannya PDIP: Menteri Tak Boleh Bermanuver

Dia menyebutkan, Jokowi bisa mendasarkan evaluasinya dari survei perihal kinerja pemerintahan yang sudah dirilis oleh beberapa lembaga politik dan survei. Sebelum memberikan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya, lanjut Fadli Zon, ada baiknya pula Jokowi meminta masukan dari para ahli di bidangnya masing-masing.

“Bisa dilihat juga dari laporan kerja yang sudah dihasilkan, apakah sudah jelas road mapnya? Kalau begini-gini saja, buang-buang waktu," tegas Fadli. (Baca juga: Politisi PDIP Sebut Banyak Menteri Tak Paham Konsep Jokowi) 

Isu reshuffle ini kembali berhembus setelah Poltracking merilis hasi survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen responden mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja.

Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir. (Baca juga: Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah). (hel)