Bawaslu Sayangkan UU Pilkada Tak Atur Sanksi Pidana

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu Nasrullah menyangkan hasil pembahasan anggota DPR yang tidak memasukkan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, ketiadaan sanksi pidana pada payung hukum pilkada tersebut berpotensi melanggengkan transaksi uang antara partai politik dan pemilih.

"Menyangkut pengakan hukum, kalau tidak beres maka rawan ini. Contoh, politik uang bisa punya sanksi pembatalan calon, anehnya undang-undang itu tidak ada sanksi pidananya, partai politik dilarang menerima imbalan, melalui lembaga peradilan, tidak ada," ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4).

Pilihan Redaksi Pilkada Serentak Dinilai Rawan Timbulkan Konflik 'Soeharto' Turun Tangan Dinginkan Beringin Putusan PTUN atau SK Menkumham solusi Golkar-PPP Ikut Pilkada KPU-DPR Belum Sepakat Soal Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Nasrullah menduga, celah hukum ini sengaja diciptakan para pembuat undang-undang agar penegakan hukum tidak tertuju kepada mereka sendiri. Tak hanya pilkada serentak yang akan berlangsung Desember mendatang, ia menilai sanksi pidana sebenarnya tidak pernah diterapkan secara tegas pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

"Selama pemilu berlangsung, sanksi pidana kepada peserta tidak efektif. Saya belum pernah melihat itu betul-betul pada porsinya. Tidak munkgin legulator membuat lubang untuk dirinya," ucap Nasrullah.

Menanggulangi persoalan ini, Bawaslu pun akhirnya kerap menggunakan pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku politik transaksional.

Pasal tersebut mengancam pihak-pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyuap pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Tak hanya penyuap, pasal ini juga mengancam para penerima suap dengan sanksi pidana yang serupa. (pit)