Soal UPS, M Taufik: Selain Lulung, Polisi Perlu Periksa Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendorong pihak kepolisian memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Menurut M Taufik, sebagai bagian dalam memperluas penyidikan, polisi perlu memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Enggak apa-apa diperluas penyidikannya, silakan, semua pihak yang terkait diperiksa, termasuk Gubernur,” kata M Taufik saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (5/5).

Politikus Partai Gerindra ini memandang perlunya Ahok turut dimintai keterangan karena posisinya sebagai penanggung jawab anggaran dari pihak eksekutif. “Selama itu ada hubungannya bisa diperiksa juga,” kata Taufik. "Jangan hanya Haji Lulung." (Baca juga: Perkara UPS Membuka Kasus Korupsi Lain dalam APBD Jakarta)

Pilihan Redaksi Soal Kasus UPS, Ahok: Polisi Bisa Minta Keterangan Jokowi Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS Seharga Apa UPS yang Bermasalah? Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam Perkara UPS Membuka Kasus Korupsi Lain dalam APBD Jakarta

Badan Reserse Kriminal Polri membuka peluang untuk memperluas penyidikan perkara UPS. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, jika kasus ini berkaitan dengan pengadaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, bukan tidak mungkin APBD tahun sebelumnya juga diselidiki. Bahkan, pimpinan DPRD periode lalu juga bisa diperiksa jika dibutuhkan keterangannya.

Menurut Taufik, selain Abraham Lunggana, tidak perlu pimpinan DPRD lainnya diperiksa. Cukup yang ada hubungannya dengan masalah UPS. “Kalau saya waktu itu belum sebagai anggota DPRD DKI,” kata Taufik. (Baca juga: Temui Ahok, Kabareskrim: Bakal Ada Tersangka Baru Kasus UPS)

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menyatakan, pihak-pihak yang perlu diperiksa selain Ahok yaitu kepada dinas terkait, panitia lelang, dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

“Mintai keterangan semua pihak yang diduga terlibat. Kan ada pihak pengusul (pengadaan UPS), ada yang melelang, ada yang menyelenggarakan lelang. Kalau tidak ada yang menyuruh lelang ‘kan tidak ada lelang,” tutur bekas Ketua KPUD DKI ini.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penanganan kasus UPS. Dalam pertemuan tersebut Budi mengaku berkoordinasi dengan Gubernur karena akan memeriksa beberapa pegawai Pemprov DKI Jakarta. (Baca juga: Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam)

(obs)