Soal Perkara UPS, Lulung Diminta Berani Buka-bukaan
Megiza | CNN Indonesia
Selasa, 05 Mei 2015 13:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, diminta untuk berani membeberkan nama-nama yang diketahui terlibat dalam pengadaan uninterruptible power suply (UPS) di APBD DKI Jakarta.
Lulung, diharapkan dapat membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan membuka siapa saja sosok lain yang ikut andil dalam pengajuan anggaran UPS. (Lihat juga: Seharga Apa UPS yang Bermasalah?)
"Sudah pasti ada keterlibatan eksekutif. Karena ini masih awal, Lulung lah yang harus memulai. Dia kan mengatakan mendukung anti korupsi, ya seharusnya tidak hanya bicara, tapi juga berani buka-bukaan," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi kepada CNN Indonesia, Selasa (5/5).
Soal adanya tokoh lain dalam kasus UPS ini, dikatakan Apung, dianggap sangat mungkin ditemukan. Hal itu mengingat posisi Lulung yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya, 2009-2014 dan periode saat ini.
"Lulung itu kan anggota DPRD dari periode yang lama. Dia mengetahui proses perencanaan di 2013 dan 2014. Tidak mungkin Lulung sendirian," kata Apung. (Baca juga: Soal UPS, M.Taufik: Selain Lulung, Polisi Perlu Periksa Ahok)
Dia juga menyatakan, tradisi politisi yang juga seorang pengusaha akhirnya membuat korupsi anggaran sangat rentang terjadi. Terlebih, banyak anggota DPRD yang menggunakan relasinya untuk mendapatkan proyek dari Pemerintah Provinsi.
FITRA juga menyampaikan, dari lima Komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta, terdapat tiga bidang tugas yang kemudian membuat beberapa komisi layak disebut sebagai komisi basah.
Di antaranya yaitu bidang tugas Pendidikan dan Kesehatan dalam Komisi E (bidang Kesra), perhubungan di Komisi B (bidang Perekonomian), serta bidang perumahan dan pengadaan tanah di Komisi D (bidang Pembangunan). (Baca juga: Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam)
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku telah menjalin komunikasi dengan koleganya sesama wakil ketua dewan, Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung, pada Senin malam lalu.
Komunikasi Taufik dan Lulung, dilakukan setelah politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjalani sebelas jam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD 2014 di Bareskrim Polri kemarin.
Kepada Taufik, Lulung mengaku bahwa dirinya tidak paham dengan kasus pengadaan UPS pada tahun lalu yang telah menyeret dua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta hingga saat ini.
Bahkan, politisi PPP itu mengatakan bahwa dirinya merasa aman sejak pemeriksaan kembali dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap dirinya, kemarin. (Baca juga: Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS)
"Dia (Lulung) bilang Insya Allah aman. Dia tidak paham, tidak kenal Alex (Usman). Bahwa sebagi koordinator komisi E ia (membubuhkan) paraf dan keputusan itu pasti pimpinan komisi harus tandatangan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.
(meg/sip)
Lulung, diharapkan dapat membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan membuka siapa saja sosok lain yang ikut andil dalam pengajuan anggaran UPS. (Lihat juga: Seharga Apa UPS yang Bermasalah?)
"Sudah pasti ada keterlibatan eksekutif. Karena ini masih awal, Lulung lah yang harus memulai. Dia kan mengatakan mendukung anti korupsi, ya seharusnya tidak hanya bicara, tapi juga berani buka-bukaan," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi kepada CNN Indonesia, Selasa (5/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lulung itu kan anggota DPRD dari periode yang lama. Dia mengetahui proses perencanaan di 2013 dan 2014. Tidak mungkin Lulung sendirian," kata Apung. (Baca juga: Soal UPS, M.Taufik: Selain Lulung, Polisi Perlu Periksa Ahok)
FITRA juga menyampaikan, dari lima Komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta, terdapat tiga bidang tugas yang kemudian membuat beberapa komisi layak disebut sebagai komisi basah.
Di antaranya yaitu bidang tugas Pendidikan dan Kesehatan dalam Komisi E (bidang Kesra), perhubungan di Komisi B (bidang Perekonomian), serta bidang perumahan dan pengadaan tanah di Komisi D (bidang Pembangunan). (Baca juga: Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam)
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku telah menjalin komunikasi dengan koleganya sesama wakil ketua dewan, Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung, pada Senin malam lalu.
Komunikasi Taufik dan Lulung, dilakukan setelah politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjalani sebelas jam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD 2014 di Bareskrim Polri kemarin.
Kepada Taufik, Lulung mengaku bahwa dirinya tidak paham dengan kasus pengadaan UPS pada tahun lalu yang telah menyeret dua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta hingga saat ini.
Bahkan, politisi PPP itu mengatakan bahwa dirinya merasa aman sejak pemeriksaan kembali dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap dirinya, kemarin. (Baca juga: Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS)
"Dia (Lulung) bilang Insya Allah aman. Dia tidak paham, tidak kenal Alex (Usman). Bahwa sebagi koordinator komisi E ia (membubuhkan) paraf dan keputusan itu pasti pimpinan komisi harus tandatangan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.
(meg/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK