Pemeriksaan Tersangka Kasus UPS Hari Ini Batal

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Resrerse Kriminal Polri batal menggali keterangan dari bekas pejabat pembuat komitmen pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dalam kasus pengadaan UPS, Alex Usman. Pengacara Alex, Eri Rossatria mengatakan, pemeriksaan ditunda karena para penyidik menggelar rapat pada saat yang bersamaan.

"Harusnya hari ini diperiksa tapi karena ada rapat, ditunda," ujar Eri di depan kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/5).  (Baca juga: Soal UPS, M.Taufik: Selain Lulung, Polisi Perlu Periksa Ahok)

Pilihan Redaksi Soal Dugaan Korupsi UPS, M Taufik: Kenapa Harus Ketar Ketir? Curhat Soal Perkara UPS, Taufik: Lulung Bilang Aman Korupsi UPS Disebut Pola Perampokan Sistemik Korupsi APBD DKI 2014 Uji Pertama Satgas Bersama Antikorupsi

Lebih lanjut, Eri enggan memaparkan substansi pertanyaan yang seharusnya dilakukan penyidik terhadap kliennya hari ini. Dia hanya mengatakan, pemeriksaan diundur setidaknya hingga akhir pekan ini.

Alex, pada akhir April lalu dijemput paksa oleh para penyidik Bareskrim dari Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia langsung ditahan dengan alasan tidak kooperatif dan tidak memenuhi tiga surat panggilan penyidik. (Baca juga: Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam)

Dia diketahui sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat penyimpan daya listrik sementara atau uninterruptible power supply yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2014.

Selain Alex, pada perkara ini Bareskrim Polri juga telah menetapkan Zaenal Soleman sebagai tersangka. Dia diduga melakukan korupsi saat menduduki posisi sebagai pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Otoritas Bareskrim menyatakan, keduanya akan dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Baca juga: Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS)

Sebelumnya, pihak Bareskrim Polri sempat mengatakan, hingga saat ini kasus masih dikembangkan dan masih ada kemungkinan akan ditetapkannya tersangka baru. Tersangka baru itu, kemungkinan berasal dari DPRD DKI Jakarta dan distributor UPS.

Kepolisian juga memaparkan, nantinya pihak yang diduga kuat melakukan kejahatan dalam pengadaan ini akan disangkakan melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (meg)