Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat mengingatkan pemerintah untuk serius meningkatkan keamanan dan ketertiban di sekitar Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, pasca adanya ancaman serangan kelompok Negara Islam Irak dan Syiriah (ISIS) pada April lalu.
Handoyo mengklaim, serangan tersebut bisa jadi dilakukan bukan dari luar pulau melainkan dari dalam pulau. Salah satu yang ia curigai adalah para penduduk ilegal yang mendiami pulau. "Di Nusakambangan barat dan timur ada penduduk ilegal yang identitasnya tidak diketahui, bikin pelatihan dan pengajian," ujar Handoyo saat jumpa pers usai mengundurkan diri sebagai pejabat eselon satu di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5).
Handoyo menilai, pemerintah belum dapat memetakan secara detail dan jelas tentang ratusan penduduk ilegal yang mendiami pulau di sebelah selatan Pulau Jawa ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia khawatir, mereka yang mendiami pulau berhubungan dengan kelompok Mujahidin Daulah Islam Eropa dan Syam yang menyebarkan video ancaman serangan untuk pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Kami sangat kurang informasi tentang siapa dan afiliasinya seperti apa. Kami khawatir isu ISIS menyerang, adalah mereka ini yang memang punya afiliasi kepada ISIS, karena posisinya sudah di depan mata," katanya.
Handoyo menjelaskan, sebagian dari mereka telah menjamah arena kira-kira 700 meter dari LP Pasir Putih.
Menurut sumber CNN Indonesia di Nusakambangan, Abu Bakar Baasyir kini menetap di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pasir Putih. Penjara tersebut bertempat di titik terjauh dibandingkan dengan enam penjara lainnya, dari Dermaga Sodong, Nusakambangan. LP Pasir Putih berlokasi di tepi Pantai Permisan dan berdekatan dengan LP Permisan serta LP Kembang Kuning.
Handoyo menjelaskan, seharusnya pulau tersebut menjadi area tertutup. "Apalagi di sana ada 84 napi teroris dan belum lagi puluhan dan napi terpidana mati. Mereka menjadi perhatian kami terutama malam-malam yang diisi dengan melakukan latihan bela diri dan pengajian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ketika Handoyo menjabat sebagai pejabat Kementerian Hukum dan HAM dan selaku pengelola pulau, ia mengusulkan pengetatan keamanan.
"Usulan kita kepada panglima TNI dibangun dua pos keamanan TNI. Meningkatkan pos angkatan laut yang tadinya dijaga empat orang jadi 10 orang dan angkatan darat masing-masing 10 orang," katanya.
Namun, usulan tersebut tak dapat direalisasi hingga Handoyo mundur dari posisi pejabat eselon satu. "Jadi dukungan TNI, bikin pos, menambah peralatan, menambah personel, belum bisa terealisasi karena status anggaran," katanya.
Anggaran sebesar Rp 88,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk pemenuhan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum juga cair.
Sebagian di antaranya digunakan untuk pengamanan Nusakambangan. "Anggaran masih diberi tanda bintang," katanya.
Pihaknya menuturkan telah bersurat ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April lalu. Namun, hingga kini balasan masih nihil. "Perlu tindakan cepat," katanya.
(meg/sip)