Pimpinan DPR-MPR Dukung Pembentukan Satgas Anti Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengapresiasi rencana pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan yang menangani kasus korupsi. Rencananya satgas tersebut akan melibatkan tiga penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya menghargai sikap ketiga lembaga ini untuk bisa mengadakan koordinasi kerja sama. Ini gebrakan yang baik," ujar Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5).

Pilihan Redaksi Inggris Bentuk Satgas Anti-Korupsi Komjak: Satgasus Kejagung Efektif Tangani Korupsi Korupsi APBD DKI 2014 Uji Pertama Satgas Bersama Antikorupsi

Lebih lanjut lagi, Novanto berharap dengan adanya satgas tersebut tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kerja dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut. "Sehingga, semua tidak saling menyalahkan," kata dia menegaskan.

Hal serupa disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Ia berharap agar melalui satgas tersebut KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian dapat bersinergi secara harmonis.

"Kami senang dan dukung kalau ada kerja sama antara lembaga yang bersinergi ini," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung M. Prasetyo mengadakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan para pimpinan KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi dan Zulkarnaen di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (4/5).

Pertemuan ini, kata Prasetyo, hanya membahas mengenai upaya kerja sama antarlembaga dalam menangani tindak pidana korupsi.

Menurut Prasetyo, wacana ini diharapkan dapat membuat penanganan kasus korupsi yang ada di Indonesia lebih efektif dan optimal serta meyakinkan kepada publik bahwa tidak ada upaya saling melemahkan antara lembaga satu dengan yang lain.

Senada dengan Prasetyo, Ruki berpandangan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia agak lambat. Melalui satgas ini, Ruki meyakini kasus korupsi dapat ditangani lebih cepat karena ada kerja sama antara tiga lembaga penegak hukum ini. (utd)