Saat 34 DPD PDIP 'Serbu' Istana Tagih Kesepakatan ke Jokowi
Hafizd Mukti & Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 07 Mei 2015 07:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengajak 34 Ketua DPD PDIP untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Puan mengaku tidak ada pembahasan soal reshuffle atau perombakan kabinet.
Puan menuturkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat pada saat Kongres IV PDIP di Bali beberapa saat lalu. Ketua DPD yang mewakili 34 provinsi di Indonesia sebagian besar menjabat sebagai kepala daerah mengaku hendak bersilaturahmi dan memberikan masukan yang berkaitan dengan situasi serta kondisi di wilayah masing-masing.
"Jadi memang hanya bicara santai, memberikan masukan, kemudian berharap ke depan ini negara akan lebih baik, kemudian ketersediaan pangan dan lain-lain disiapkan menjelang puasa dan Hari Raya," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidnenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5). (Baca juga: Kantor Staf Kepresidenan Tak Punya Wewenang Nilai Menteri)
Sementara Puan sendiri mengaku diminta Jokowi untuk mendampingi dan mendengarkan. Oleh sebab itu, puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu membantah jika pertemuan tersebut menyinggung soal reshuffle menteri.
"Tidak (membahas). Benar-benar silaturahmi dan memberikan masukan yang berkaitan dengan daerah, supaya bisa diberikan satu sinergi antara kebijakan pemerintah pada daerah-daerah," kata dia.
Lagipula, imbuh Puan, persoalan reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden. Jika ada usulan pun, menurut dia, akan dilakukan langsung oleh ketua umum partai.
"Ya kan yang mengusulkan ketua umum. Jadi bertanyanya tidak ke kami," ujar dia. (Baca juga: Jokowi Evaluasi Menteri Lewat Capaian Target dan Kinerja)
Jika merunut kembali ke Kongres IV PDIP di Bali, sikap politik di poin keenam dan ketujuh menegaskan diri untuk menopang berjalannya sistem ekonomi yang pro rakyat. Tak hanya itu, sikap polilti yang langsung dibacakan Megawati Soekarnoputri adalah bertekad melawan kemiskinan struktural dan menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia.
Namun, jika melihat realita yang ada, pertumbuhan Indonesia di kuartal I mandeg di angka 4,7 persen, dengan target 5,7 persen di tahun 2015 ini. Kementerian Perindustrian mulai mengkhawatirkan gejala deindustrialisasi yang semakin menguat di Tanah Air menyusul penurunan kinerja manufaktur pada kuartal I 2015.
Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro yang juga merangkap sebagai Plt Dirjen Indutri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian menilai banyak faktor yang memicu pelemahan industri manufaktur. (Baca juga: Politikus NasDem Kritik Keras Kerja Luhut di Istana)
Antara lain penurunan daya beli masyarakat, perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang, melonjaknya biaya produksi akibat depresiasi rupiah, anjloknya harga komoditas dan mengetatnya likuiditas.
"Industri makanan dan minuman sudah turun. Industri otomotif lebih turun lagi. Industri semen juga turun," ujarnya kepada CNN Indonesia di kantornya, Selasa (5/5).
Melemahnya sektor riil, kata Panggah, tercermin pula pada penurunan nilai saham sejumlah emiten industri. Namun, menurutnya deindustrialisasi belum terjadi di Indonesia, meski gejalannya sudah mulai mengkhawatirkan.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur baik di barat, di tengah, di timur, semuanya. Karena pembangunan ini diyakini nantinya akan menurunkan biaya transportasi dan akhirnya akan menurunkan harga barang-barang.
Namun jika target tidak tercapai, maka siap-siap semua lini akan dicopot oleh Jokowi, tak terkecuali menteri, meski tidak bicara secara tersurat. (Baca juga: Luhut Pandjaitan Berpeluang Terdepak dari Kabinet Jokowi)
“Ya diganti tho, diganti. Kontraktornya diganti, investor ganti. Kerja harus punya target, kerja harus punya target. Kalau sosialisasinya baik, menjelaskannya baik, saya kira semuanya juga cepat," kata Jokowi di kutip dari Setkab.go.id terkait pembangunan infrasturkur, belum lama ini.
Jika merujuk pada faktor sikap politik hasil Kongres PDIP, pertumbuhan ekonomi dan pernyataan Jokowi, maka bukan tidak mungkin 'serbuan' DPD partai banteng seluruh Indonesia mendorong Jokowi untuk segera bertindak. Salah satunya dengan merombak para menteri, khususnya di bidang ekonomi dan turunannya. (pit)
Puan menuturkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat pada saat Kongres IV PDIP di Bali beberapa saat lalu. Ketua DPD yang mewakili 34 provinsi di Indonesia sebagian besar menjabat sebagai kepala daerah mengaku hendak bersilaturahmi dan memberikan masukan yang berkaitan dengan situasi serta kondisi di wilayah masing-masing.
"Jadi memang hanya bicara santai, memberikan masukan, kemudian berharap ke depan ini negara akan lebih baik, kemudian ketersediaan pangan dan lain-lain disiapkan menjelang puasa dan Hari Raya," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidnenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5). (Baca juga: Kantor Staf Kepresidenan Tak Punya Wewenang Nilai Menteri)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak (membahas). Benar-benar silaturahmi dan memberikan masukan yang berkaitan dengan daerah, supaya bisa diberikan satu sinergi antara kebijakan pemerintah pada daerah-daerah," kata dia.
"Ya kan yang mengusulkan ketua umum. Jadi bertanyanya tidak ke kami," ujar dia. (Baca juga: Jokowi Evaluasi Menteri Lewat Capaian Target dan Kinerja)
Jika merunut kembali ke Kongres IV PDIP di Bali, sikap politik di poin keenam dan ketujuh menegaskan diri untuk menopang berjalannya sistem ekonomi yang pro rakyat. Tak hanya itu, sikap polilti yang langsung dibacakan Megawati Soekarnoputri adalah bertekad melawan kemiskinan struktural dan menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia.
Namun, jika melihat realita yang ada, pertumbuhan Indonesia di kuartal I mandeg di angka 4,7 persen, dengan target 5,7 persen di tahun 2015 ini. Kementerian Perindustrian mulai mengkhawatirkan gejala deindustrialisasi yang semakin menguat di Tanah Air menyusul penurunan kinerja manufaktur pada kuartal I 2015.
Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro yang juga merangkap sebagai Plt Dirjen Indutri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian menilai banyak faktor yang memicu pelemahan industri manufaktur. (Baca juga: Politikus NasDem Kritik Keras Kerja Luhut di Istana)
Antara lain penurunan daya beli masyarakat, perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang, melonjaknya biaya produksi akibat depresiasi rupiah, anjloknya harga komoditas dan mengetatnya likuiditas.
"Industri makanan dan minuman sudah turun. Industri otomotif lebih turun lagi. Industri semen juga turun," ujarnya kepada CNN Indonesia di kantornya, Selasa (5/5).
Melemahnya sektor riil, kata Panggah, tercermin pula pada penurunan nilai saham sejumlah emiten industri. Namun, menurutnya deindustrialisasi belum terjadi di Indonesia, meski gejalannya sudah mulai mengkhawatirkan.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur baik di barat, di tengah, di timur, semuanya. Karena pembangunan ini diyakini nantinya akan menurunkan biaya transportasi dan akhirnya akan menurunkan harga barang-barang.
Namun jika target tidak tercapai, maka siap-siap semua lini akan dicopot oleh Jokowi, tak terkecuali menteri, meski tidak bicara secara tersurat. (Baca juga: Luhut Pandjaitan Berpeluang Terdepak dari Kabinet Jokowi)
“Ya diganti tho, diganti. Kontraktornya diganti, investor ganti. Kerja harus punya target, kerja harus punya target. Kalau sosialisasinya baik, menjelaskannya baik, saya kira semuanya juga cepat," kata Jokowi di kutip dari Setkab.go.id terkait pembangunan infrasturkur, belum lama ini.
Jika merujuk pada faktor sikap politik hasil Kongres PDIP, pertumbuhan ekonomi dan pernyataan Jokowi, maka bukan tidak mungkin 'serbuan' DPD partai banteng seluruh Indonesia mendorong Jokowi untuk segera bertindak. Salah satunya dengan merombak para menteri, khususnya di bidang ekonomi dan turunannya. (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK